Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Pemerintahan

Pemkab Malang Usulkan Ribuan PTT Jadi PPPK

Penulis : Riski Wijaya - Editor : Nurlayla Ratri

15 - Aug - 2022, 20:43

Placeholder
Kepala BKPSDM Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES)

JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tengah dalam proses mengusulkan ribuan pegawai kontraknya untuk dapat diakomodasi melalui jalur pegawai kontrak dengan perjanjian kerja (PPPK). Hal tersebut sebagai salah satu upaya yang ditempuh Pemkab Malang atas kebijakan Pemerintah terkait rencana penghapusan honorer.

"Itu adalah skenario yang akan kami bawa ke pemerintah pusat. Bahwa teman-teman PTT (pegawai tidak tetap) kasihlah prioritas untuk menjadi PPPK," ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah.

Baca Juga : Lanjutan Selter JPTP Pemkab Malang, Tiga Orang ASN Segera Dijadwalkan Tes Wawancara

Berdasarkan data dari BKPSDM Kabupaten Malang, saat ini ada sebanyak 10.330 orang PTT yang ada di lingkungan Pemkab Malang. Namun menurut Nurman, jumlah tersebut cenderung bersifat dinamis. Karena setiap hari relatif ada perubahan.

"Itu dinamis angkanya, setiap hari ada yang resign, pensiun dan meninggal," kata Nurman.

Dari jumlah tersebut, ada sebanyak 3.053 PTT yang diusulkan ke Kementerian Pendayagunan Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB) untuk dapat menjadi PPPK. Rinciannya, sebanyak 1.616 merupakan jabatan fungsional tenaga guru, 903 jabatan fungsional tenaga kesehatan (nakes) dan sebanyak 535 jabatan fungsional tenaga teknis.

"Itu rencana mau kita usulkan. Sekarang masih proses finalisasi. Ini sedang berproses di (pemerintah) pusat semua. Dan saya harap angka saya 3.053 itu disetujui," terang Nurman.

Baca Juga : DID Turun, Pemkab Malang akan Konfirmasi ke Kemenkeu

Secara umum, hingga saat ini Pemerintah Daerah (Pemda) termasuk Pemkab Malang masih belum mendapat tentang petunjuk teknis (juknis) terkait rencana kebijakan penghapusan honorer dari Pemerintah Pusat. Untuk itu dirinya berharap, nantinya ada keputusan yang arif dan bijak terkait hal tersebut.

"Hingga saat ini kan masih belum ada keputusan atau petunjuknya. Makanya saya berharap tenaga PTT ini nantinya bisa mendapat perlakuan manusiawi, dengan keputusan yang arif dan bijak," pungkas Nurman.


Topik

Pemerintahan



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Riski Wijaya

Editor

Nurlayla Ratri