JATIMTIMES - Warga di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, mengadu ke Polres Malang. Mereka merasa resah karena adanya aktiivitas pembersihan lahan oleh PT Perkebunan Nasional (PTPN) XII Pancursari.
Karena merasa resah dengan aktivitas tersebut, warga kemudian menyurati aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Polres Malang. Mendapatkan surat dari warga, Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat langsung turun ke lapangan untuk mendengarkan keluhan warga.
Baca Juga : Mau Bertani? Simak Cara Pilih Benih Tanaman yang Berkualitas
Ferli mendengarkan penyampaian warga di Mapolsek Sumbermanjing Wetan terkait kunjungan kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Hadi Tjahjanto ke Desa Tegalrejo pada hari Minggu (19/6/2022) lalu. Juga terkait jaminan keamanan masa tebang hasil tanam pada lahan sengketa PTPN XII Pancursari.
Selain itu, disampaikan kronologi kejadian terkait kegiatan pembersihan lahan yang dilakukan oleh PTPN XII Pancursari pada areal Afd Sumberjeru seluas 1.000 M².
Mendengar keluhan warga, Ferli menjelaskan bahwa pihaknya akan konfirmasi terlebih dahulu kepada PTPN terkait pembersihan lahan tersebut. Dalam hal ini, Ferli juga meminta warga agar tidak tergesa-gesa dalam berprasangka.
“Nanti kita konfirmasi ke pihak PTPN terlebih dahulu apa tujuan pembersihan lahan. Tetapi warga diimbau jangan berprasangka negatif dulu. Siapa tahu mempunyai niat yang baik kepada warga,” ujar Ferli.
Menurut Ferli, dari cerita yang disampaikan warga, mereka merasa kecewa atas tindakan PTPN XII Pancursari yang melakukan pembersihan lahan. Padahal sudah ada instruksi dari menteri ATR/BPN untuk tidak melakukan aktivitas di lahan yang masih sengketa.
Namun, Ferli mencatat ada satgas yang menangani permasalahan sengketa lahan perkebunan Pancursari tersebut. Hal itu juga sesuai janji Menteri ATR Hadi Tjahjanto yang akan segera menyelesaikan permasalahan agraria di beberapa daerah lain.
“Kita akan koordinasi dengan BPN kanwil selaku satgas penanganan konflik. Kami mendorong satgas supaya lebih tegas,” tambah Ferli.
Sebagai informasi, konflik terjadi karena terdapat masyarakat petani yang memiliki sertifikat hak milik (SHM)di atas lahan yang disebut hak guna usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII Kebun Pancursari di Desa Tegalrejo, Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Proses penyelesaian melalui jalur hukum sudah berlangsung sejak lama.
Baca Juga : Wali Kota Batu Serahkan Sapi ke RPH, Awasi Prokes Pemotongan Hewan Kurban
Beberapa waktu lalu, proses sidang penentuan ratusan hektare lahan hasil redistribusi terus berlanjut. Warga Tegalrejo terus berupaya memperjuangkan lahan agar dimiliki sah dan tidak digunakan oleh PTPN. Hal ini yang disebabkan lahan yang konflik masuk di areal pemukiman warga dan lahan petani.
Sementara PTPN menganggap ada bentuk kesalahpahaman yang mengakibatkan warga terprovokasi. Alhasil kedua pihak mengirim perwakilan ke Jakarta untuk menjaring tim rekonstruksi.
Dari total luasan lahan mencapai lebih dari 2.300 hektare, lahan teredistribusi diperuntukkan PTPN sekitar 1.300 hektare. Sedangkan dua kali redistribusi diperuntukkan bagi warga masing-masing seluas 506 dan 535 hektare. Warga menyebut lahan kerap diklaim oleh perusahaan. Sebaliknya, perusahaan berpelat merah itu menilai oknum masyarakat salah paham dan melakukan penanaman ilegal.
Dalam pertemuan warga dengan Polres Malang Sabtu (9/7) yang dilakukan di Mapolsek Sumbermanjing Wetan, ada tiga perwakilan warga yang dihadirkan.
“Pertemuan dengan Polres Malang, kami menjelaskan keluhan karena adanya aktivitas pembersihan lahan. Padahal proses hukumnya saat ini belum selesai. Pihak-pihak yang ada banyak kekurangan pernyataan sehingga belum ada kepastian,” beber ssalah seorang perwakilan warga yang tidak berkenan namanya disebutkan.
