JATIMTIMES - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyegel dan melarang beroperasi 12 outlet Holywings di Jakarta sejak Selasa (28/6/2022) dikarenakan permasalahan izin usaha.
Sebelumnya, pihak Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan enam orang tersangka dan telah menahannya sejak Jumat (24/6/2022) terkait kasus penistaan agama.
Baca Juga : Kasus Terorisme Capai 370 Tersangka di 2021, Densus 88 Lakukan Patroli Cyber Bersama Kominfo RI
Penahanan tersebut merupakan buntut dari promosi Holywings yang akan memberikan minuman keras (miras) secara gratis bagi setiap orang yang memiliki nama 'Muhammad' dan 'Maria'. Di mana promo tersebut juga disebarluaskan melalui media sosial milik Holywings.
Keenam tersangka pun dijerat dengan Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 156 atau Pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Selain itu juga dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman paling tinggi 10 tahun kurungan penjara.
Namun, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi memberikan pendapat berbeda terkait penutupan 12 outlet Holywings di Jakarta tersebut. Menurutnya, penutupan 12 outlet Holywings tersebut merupakan tindakan politis.
"Saya sesalkan penutupan Holywings ini loh oleh Gubernur. Alasannya apa coba, toh sudah ada tersangka (ditahan) oleh pihak kepolisian, gubernur turun tangan menutup gerai Holywings, apa ini tujuannya, ini kan politis," tegas Islah kepada JatimTIMES.com usai menjadi pemateri dalam diskusi menolak intoleran, radikalisme dan terorisme di Universitas Brawijaya.
Menurutnya, penutupan 12 outlet Holywings di Jakarta oleh Pemprov DKI Jakarta yang bermula dari kasus penistaan agama terkait promosi gratis miras kepada setiap orang yang memiliki nama 'Muhammad' dan 'Maria', seolah-olah Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan kesannya mengakomodir kepentingan kelompok-kelompok Islam.
Baca Juga : Musim Liburan Sekolah, Anak-anak di Kota Kediri Bisa Ikut Khitan Gratis
"Orang-orang yang merasa terakomodasi kemarahannya dalam (kasus) Holywings pernah nggak protes bahwa Pemprov DKI itu punya saham dalam PT Delta yang memproduksi Bir Angker itu. Ini kan saling bertentangan, tetapi nilai politisnya kan tidak ada disini," jelas Islah.
Menurutnya, hal-hal seperti itu harus segera dihentikan. Islah menyebut, kasus yang berkaitan dengan Holywings ini merupakan bagian dari guliran-guliran politik yang kemudian berusaha melekat pada narasi-narasi agama.
"Narasi apapun hari ini selalu digulirkan bersama politik, yang akhirnya berujung pada politisasi agama. Kejadian sejenis Holywings akan terus menjadi kendaraan politik dan bergulung-gulung terus dan selalu digoreng dan selalu dihubungkan dengan politik menjelang 2024," tandas Islah.
