JATIMTIMES - Dua menteri baru telah dilantik oleh Presiden RI Jokowi, Rabu (15/6/2022) lalu. Yakni, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.
Dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya Wawan Sobari merespon pelantikan dua menteri baru tersebut. Pihaknya memberikan masukan agar Menteri Perdagangan harus melakukan langkah strategis dan bergerak cepat dalam menangani kondisi yang saat ini ramai di masyarakat. Salah satu langkah strategis adalah dengan menggerakkan intelijen perdagangan.
Baca Juga : 10 Tips Tahan Banting saat Ujian Skripsi, Dijamin Plong sampai Lulus
"Intelijen perdagangan ini penting mendeteksi apa-apa saja yang terjadi di pasar. Jangan lupa pula kita punya Komisi Pengawas Persaingan Usaha, mereka lembaga formal dan bisa untuk dimanfaatkan oleh Menteri Perdagangan,” jelasnya, Jumat (17/6/2022).
Menurut Wawan, butuh sinergitas dengan jajaran lain. Sebab, Menteri Perdagangan tidak akan bisa berjalan sendiri dalam menyelesaikan problem yang ada. Peran Menteri Pertanian dalam penyelesaian problem, juga diperlukan. Hal ini termasuk juga pihak kepolisian yang bisa membantu agar tidak ada hal yang menyimpang.
"Kejaksaan juga. Kementerian Perdagangan harus harmonis dengan lembaga lain dan bisa baca situasi pasar," sambung Wawan.
Lebih lanjut dijelaskannya, pekerjaan rumah terbesar Menteri Perdagangan adalah terkait minyak goreng dan harga sembako yang harganya kini banyak mencekik masyarakat. Adanya mafia minyak goreng perlu mendapatkan perhatian serius.
"Kita semua sudah tahu ternyata orang dalam yang bermain. Jadi kelangkaan yang sempat terjadi bukan karena bahan baku tapi karena ada penyimpangan," tutur alumni Doktor di Flinders University of South Australia ini.
Selain itu, harga sembako di pasar yang kini banyak mengalami kenaikan tentunya juga harus menjadi fokus perhatian Kementerian Perdagangan. Hal ini menjadi penting lantaran saat pasca pandemi seperti saat ini Indonesia membutuhkan percepatan dalam pemulihan ekonomi.
Baca Juga : Menuju UIN Malang Sebagai World Class University, UIN Press Siap Bertransformasi
Kemudian, untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang perlu untuk fokus pada reformasi agraria yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi, yakni soal tanah sosial yang dibagikan untuk rakyat. Program ini perlu mendapatkan pengawasan hingga level bawah untuk mencegah adanya penyimpangan.
"Jangan sampai ada penyimpangan di level paling bawah. Misalkan ada beberapa kasus sertifikat tidak sampai ke tangan penerima. Belum lagi ada kasus lain untuk mendapat sertifikat harus membayar," tuturnya.
Menurutnya, dengan pengalaman militer yang dimiliki oleh menteri baru ditambah dengan banyaknya relasi akan berimbas positif dalam merealisasikan program tersebut. Pendekatan dan kerjasama dengan aparat tentunya akan semakin mudah dengan pengalaman yang dimiliki oleh menteri baru.
"Tidak hanya pendekatan bukti hukum, tapi pak Hadi punya kemampuan intelijen sehingga akan ada hal berbeda di tata ruang dan keagrariaan," pungkasnya.
