JATIMTIMES - Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan sebagai aliansi BEM dan Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (OMEK) Tulungagung melakukan aksi turun jalan atau demonstrasi di depan gedung DPRD Tulungagung. Rabu (13/4/2022).
Aksi itu sempat memanas karena sekelompok mahasiswa itu sempat melakukan aksi bakar ban di jalan depan kantor wakil rakyat itu.
Baca Juga : Temui Mahasiswa Pendemo, Wali Kota Surabaya Duduk Bareng di Teras Balai Kota
Namun, setelah melakukan orasi beberapa saat, perwakilan pendemo diminta untuk masuk ke ruang aspirasi untuk menyampaikan tuntutan aksi.
Di dalam ruang aspirasi, salah satu perwakilan aksi mengatakan, massa yang berkumpul hari ini adalah aliansi BEM dan OMEK yang ada di Tulungagung. Secara umum, tuntutan dari semua peserta aksi adalah sama.
Tuntutan yang dimaksud di antaranya pertama terkait lonjakan harga BBM pertamax yang bisa memberikan dampak pada BBM lain seperti langkanya pertalite dan solar.
"Kedua menuntut sikap pemerintah untuk bijaksana dalam mengatur harga bahan pokok. Ketiga terkait isu penundaan pemilu atau 3 periode masa jabatan presiden," kata pria yang menyebut dirinya sebagai kader komisariat PMII itu.
Dia juga menegaskan bahwa semua peserta aksi menuntut pemerintah dalam hal ini DPR untuk menolak adanya amandemen UUD 1945 yang didalam mengatur masa jabatan presiden.
Sementara itu, koordinator aliansi BEM Tulungagung Deva menambahkan, tuntutan yang lain termasuk dalam konflik agraria, yaitu masuknya proyek nasional di Tulungagung seperti JLS (jalan lintas selatan) dan jalan tol.
Dirinya menuntut agar segera dilakukan sosialisasi di masyarakat agar tidak ada miskomunikasi di masyarakat. Proyek nasional itu dinilai mempunyai orientasi baik, maka harus dilakukan dengan cara yang baik pula.
Koordinator aksi yang lain menambahkan, tuntutan yang dibawanya ada kaitannya dengan isu nasional yang hari ini sedang berkembang. Mahasiswa perempuan itu menegaskan, karena para peserta aksi tinggal di Tulungagung, maka secara umum masyarakat mengharapkan ada kejelasan dari pemkab dalam memberi perlindungan dan memberi ruang supaya masyarakat tidak terjepit adanya kebijakan naiknya harga BBM dan kelangkaan minyak.
"Di ruang aspirasi ini, kami menyuarakan suara rakyat. Kami berharap anggota DPRD bisa memberikan solusi untuk masyarakat," ucapnya.
Baca Juga : Sinergi Bersama Kejaksaan, Bupati Tulungagung Tandatangani Nota Kesepakatan Bersama
Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung Marsono mengatakan, terkait dengan BBM dalam pengertiannya naik, tetapi dalam pengertian regulasi pemerintah yang ada adalah subsidinya dikurangi sehingga realita dan faktanya menjadi naik.
Menurut Marsono, secara umum masyarakat masih mengharapkan subsidi, sehingga pengurangan subsidi sangat dirasakan oleh masyarakat. Dan jika terus demikian, negara Indonesia bisa pecah jika masyarakat belum bisa bangkit secara mandiri ekonominya.
"Kalau dampak tol, kita sudah mengantisipasi dengan mengeluarkan rugulasi untuk menghindari mafia tanah. Dan proyek nasional itu penting. Karena dengan infrastruktur yang bagus, maka ekonomi masyarakat juga akan meningkat," katanya.
Marsono juga menyampaikan, dirinya bersama unsur pimpinan DPRD lain terus melalukan kolaborasi dengan pihak eksekutif untuk terus merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Pada rapat paripurna kemarin, lanjutnya, anggota legislatif memberikan catatan kritis yang dituangkan dalam rekomendasi DPRD. Dalam rekomendasi itu, di dalamnya ada semacam intsruksi atau permintaan untuk mengatur transparansi anggaran. Kedua, pemkab harus membuat kebijakan yang prorakyat bagi warga yang berdampak covid-19.
"Kita ini negara Kesatuan dan patuh pada konstitusi. Jadi, semua ide gagasan dari mahasiswa ini akan kita konsolidasikan dengan lembaga di atas, yakni DPRD Provinsi dan DPR. Kami akan memperhatikan usulan teman-teman," ucapnya.
Setelah audiensi selesai, Marsono dan koordinator aksi keluar ruang aspirasi. Mereka naik ke mobil komando aksi untuk menyampaikan hasil yang dibahasnya di dalam.
