JATIMTIMES - Ribuan massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya telah memadati kawasan Alun-alun Tugu Malang sejak pukul 11.00 WIB. Aksi kemudian dilanjutkan orasi perwakilan elemen mahasiswa dari berbagai kampus yang ada di Malang Raya.
Perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus silih berganti naik ke atas mobil komando untuk menyuarakan dengan lantang keresahan yang dirasakan, serta menyampaikan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam 25 poin tuntutan BEM Malang Raya kepada pemerintah.
Baca Juga : Pekan Festival UMKM Ramadan, Wali Kota Kediri Bersama Bunda Fey Nglarisi Dagangan UMKM
Siang yang semakin terik di tengah Bulan Suci Ramadan 1443 Hijriah tidak menyurutkan suara-suara lantang massa aksi BEM Malang Raya. Sekitar pukul 13.00 WIB Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang I Made Rian Diana Kartika bersama Wakil Ketua III DPRD Kota Malang Rimzah menemui massa aksi yang telah dua jam berorasi di depan Gedung DPRD Kota Malang.
Politisi PDI Perjuangan ini pun langsung naik ke atas mobil pengeras suara Polresta Malang Kota dan menyampaikan bahwa pihaknya meyakini, jika mahasiswa sudah turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi, maka negara sedang tidak baik-baik saja.
Pihaknya menyebut, turunnya mahasiswa ke jalan untuk menyampaikan aspirasi dan keresahan-keresahan masyarakat merupakan sinyal bagi pimpinan negeri, baik di ranah eksekutif maupun legislatif. Dari berbagai tuntutan massa aksi, Made menegaskan bahwa pihaknya bersepakat untuk menolak penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Saya di samping sebagai Ketua DPRD Kota Malang saya juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang sepakat untuk menolak penundaan Pemilu. 14 Februari 2024 kita akan laksanakan Pileg Pilpres. 27 November kita akan sepakat melaksanakan Pilkada serentak," tegas Made yang disambut riuh tepuk tangan massa aksi, Selasa (12/4/2022).
Anggota DPRD Kota Malang dari daerah pemilihan (dapil) Lowokwaru ini menuturkan, bahwa pihaknya akan terus mengawal berbagai kebijakan yang membuat masyarakat sengsara. Terlebih lagi, kata Made bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga telah menyatakan menolak terkait perpanjangan masa jabatan Presiden ataupun penundaan Pemilu 2024.
"Negara kita ada negara hukum. Pemilu hanya bisa ditunda dengan tiga hal. Pertama amandemen UUD 1945 tidak mungkin, kedua dekrit presiden tidak mungkin, ketiga adalah kondisi luar biasa. Jadi kami akan mengawal bahwa Pemilu harus tetap dilaksanakan sebagai pesta demokrasi kita," ujar Made.
Lebih lanjut, Made pun meminta adanya ruang-ruang dialog antara pejabat legislatif dengan mahasiswa. Hal itu bertujuan untuk memperkuat pengawalan tuntutan dan isu yang sedang berkembang di masyarakat.
Baca Juga : Pesan Sabu Sistem Ranjau, Pria asal Gresik Divonis 4 Tahun Penjara
Terkait tuntutan mahasiswa mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax, pihaknya mengajak mahasiswa untuk menyadari bahwa permasalahan ini tidak hanya membebankan masyarakat Indonesia.
"Tapi semua dunia mengalami krisis energi. Kita akan sampaikan saja tuntutan yang ada disini nanti akan kita teruskan ke pimpinan DPR RI dari masing-masing perwakilan partai di DPRD," terang Made.
Sementara itu, ribuan massa aksi BEM Malang Raya juga menuntut penuntasan permasalahan agraria di wilayah Malang Raya. Di antaranya menunda segala upaya pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu dan tuntutan pembatalan budidaya kelapa sawit di Kabupaten Malang.
Made yang dulunya juga aktivis di Universitas Gajayana (Uniga) Malang pun siap menjadi fasilitator antara mahasiswa dengan pejabat dilingkup DPRD Kota Batu dan DPRD Kabupaten Malang. Terlebih lagi para pimpinan legislatif di dua wilayah tersebut masih berada dalam satu naungan partai politik (parpol) yang sama, yakni PDI Perjuangan.
"Karena saya dari satu partai dengan Ketua DPRD Batu dan Kabupaten Malang, mungkin nanti akan mintakan untuk mencari jadwal kapan adik-adik mahasiswa bisa ke sana tapi saya tidak bisa ikut karena itu kewenangan Kota Batu dan Kabupaten Malang," pungkas Made.
