JATIMTIMES - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) solar yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, hal tersebut karena berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat.
Namun begitu, Khofifah mengaku bahwa hingga saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah Pusat. Menurut dia, setidaknya agar distribusi BBM ke Jawa Timur bisa memberi kecukupan.
Baca Juga : Jelajah Pondok Pesantren, Disperpusip Jatim Alih Media Naskah Kuno
"Solar dan minyak goreng itu kan semuanya pusat kita mengkomunikasikan agar distribusinya bisa memberikan kecukupan. Terkait hal tersebut kembali lagi ke Pemerintah /Pusat," ujar Khofifah.
Selain soal BBM, Khofifah juga terus melakukan koordinasi agar distribusi minyak goreng bisa kembali mencukupi kebutuhan masyarakat. Baik untuk keperluan rumah tangga atau keperluan para pelaku usaha. Yang sebelumnya juga sempat mengalami kelangkaan.
"Kita komunikasikan dengan Pertamina, Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), dan Kementerian Perindustrian untuk minyak goreng agar tercukupi," imbuh Khofifah.
Dirinya menegaskan kewenangan yang dimiliki Provinsi Jatim terkait persoalan BBM dan minyak goreng, yang menurutnya berada di ranah Pemerintah Pusat. Hal tersebut ia bandingkan dengan kewenangan terkait komoditas yang dimiliki Provinsi Jawa Timur.
Baca Juga : Percepat Pemulihan Ekonomi di Bulan Ramadan, Wali Kota Kediri Dekatkan Layanan Perizinan Bagi Pelaku UMKM
"Kalau anda tanya daging dan beras bisa saya jawab karena suplai sapi potong di kita. Seperti beras kita juga produksi," pungkas Khofifah.
Sebagai informasi sebagian daerah di Jatim mengalami kelangkaan BBM jenis solar sejak Senin (4/4/2022) lalu. Hal tersebut disinyalir karena ada peningkatan konsumsi BBM jenis solar dan pertalite.
