JATIMTIMES - Kemenangan lelang yang didapatkan oleh PT. Amin Jaya Karya Abadi mendadak dibatalkan. Pembatalan tersebut dilakukan oleh LPSE Kementrian PUPR. Lelang senilai Rp 42 Milliar tersebut diketahui telah melewati berbagai tahapan yang telah dilaksanakan pada Desember 2021 lalu.
Tahapan yang dimaksud antara lain adalah, upload dokumen penawaran tanggal yang dilakukan pada 31 des- 4 januari 2022, kemudian tahapan pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan tanggal 4 jan- 10 jan 2022, dilanjutkan dengan tahapan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga yang dalam proses ini mengalami 3 kali perubahan, awal perubahan dari 10 januari 2022 menjadi 25 februari 2022.
Baca Juga : Kembangkan Kasus Peredaran Narkoba, Polres Malang Buru Supplier
Manager PT. Amin Jaya Karya Abadi Ripkianto, ST, MT melalui keterangan tertulisnya mengungkapkan, setelah melalui berbagai tahapan tersebut, selanjutnya dilakukan tahapan pembuktian kualifikasi pada tanggal 10 Februari hingga 25 Februari 2022. Kemudian pada tanggal yang bersamaan yaitu 10 Februari, dilanjutkan dengan tahapan penentuan pemenang dari lelang senilai Rp 42 Milliar tersebut. Namun, pada tanggal 25 Februari justru mengalami perubahan.
Pasalnya, setelah mengetahui bahwa kemenangan tersebut diraih oleh PT. Amin Jaya Karya Abadi, mendadak sejumlah kelompok-kelompok ormas melakukan demo besar-besaran didepan BP2JK dan Balai 8 Jawa-Bali. Setelah pelaksanaan demo yang disebut-sebut sebagai Projo Sampang tersebut dilakukan, Pokja mengeluarkan pengumuman evaluasi ulang terhadap pemenang lelang tersebut.
“Jadwal tahapan dan hasil penetapan pemenang yang sebelumnya di tetapkan pada PT. Amin Jaya Karya Abadi mengalami pembatalan dan kembali ke tahapan awal evaluasi,” katanya.
Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa pihaknya tidak tahu mengenai apa yang terjadi dengan BP2JK. Dia menduga ada intervensi yang dilakukan. Pasalnya, demo hanya dilakukan eh segelintir orang saja. Sehingga ia secara terang-terangan mempertanyakan independensi BP2JK.
Baca Juga : Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pemkot Batu Rp 20 Miliar, Turun Dibanding 2021
“Saya tidak tahu ini ada apa dengan BP2JK. Sekelas Kementrian bisa takut dengan demo yang tidak jelas dan tendensius. Kami mempertanyakan letak independentsi BP2JK, sampai bisa di intervensi oleh segelintir masa melalui aksi demonya di BP2JK,” terangnya.
"Kami menduga ada tekanan dan intervensi dari orang atau kelompok yang berkepentingan dengan proyek tender tersebut sampai harus mengerahkan massa untuk menekan Pokja agar merubah hasil tender tersebut," tambahnya.
