JATIMTIMES - Kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng serta rusaknya infrastuktur jalan di wilayah Kabupaten Tulungagung mendominasi usulan masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Tulungagung dalam agenda Reses masa sidang II Tahun sidang III Tahun 2022 yang dilaksanakan 25-27 Pebruari 2022 lalu.
Hal ini diketahui saat penyampaian hasil reses oleh salah satu anggota DPRD Tulungagung Andri Santoso, pada rapat paripurna di ruang Graha Wicaksana Kantor DPRD setempat, Rabu (23/3/2022).
Baca Juga : Pria Paruh Baya Asal Ngunut Ditemukan Tewas di Kolam Ikan Miliknya, Begini Kronologinya
Dalam penyampaiannya, Andri Santoso menjelaskan, reses dilaksanakan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat itu sendiri adalah harapan dan tujuan masyarakat untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah diberbagai bidang pada masa yang akan datang sesuatu dengan visi dan misi Kabupaten Tulungagung.
Menurut Andri, dalam pasal 2 ayat 4 huruf d UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan bahwa salah satu tujuan sistem perencanaan pembangunan adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat yang harus diikutkan sertakan dalam proses perencanaan pembangunan.
"Dengan demikian peran serta masyarakat dapat dioptimalkan melalui kegiatan Reses Anggota DRPD Kabupaten Tulungagung," katanya.
Aspirasi dan aduan masyarakat yang didapat, lanjut Andri, akan diusulkan untuk ditampung dalam program-program pembangunan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain itu, Sidang Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Anggota DPRD merupakan bentuk pengejawantahan tugas DPRD dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, sehingga forum ini menjadi sangat penting, sebab semua masukan, dan harapan yang disampaikan masyarakat akan dituangkan dalam penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tulungagung sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
"Kegiatan Reses DPRD Kabupaten Tulungagung dilaksanakan secara perorangan yang dikelompokkan berdasarkan Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing Anggota DPRD," jelasnya.
Secara lengkap, hasil reses DPRD Tulungagung di masing-masing dapil adalah sebagai berikut.
Baca Juga : Hujan Lebat, Jalan Antar Desa di Tulungagung Tertimbun Longsor
Dapil I (Ngantru, Kedungwaru, Tulungagung), ada 10 Anggota DPRD, aspirasi yang diserap meliputi :
1. Kelangkaan minta goreng berdampak pada dunia UMKM, sehingga perlunya bantuan minta goreng bagi pelaku UMKM.
2. Rehabilitasi tempat ibadah, masjid dan mushala di wilayah Dapil I.
3. Perbaikan infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan yang dapat membahayakan bagi pengguna jalan dibeberapa ruas jalan di wilayah dapil I.
4. Akan diberikan kemudahan dan keringanan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Tulungagung yang tidak mempunyai KIS dan BPJS di RSUD dr. Iskak.
5. Bantuan rehabilitasi TPQ di beberapa lokasi di wilayah Dapil I.
6. Perlunya pendidikan dan pelatihan untuk pemberdayaan generasi milenial dalam peningkatan perekonomian masyarakat.
Dapil II (Boyolangu, Sumbergempol, Ngunut), ada 11 anggota DPRD, aspirasi yang diserap meliputi :
1. Masyarakat mengharapkan adanya sosialisasi terhadap masyarakat yang akan terdampak rencana proyek jalan Tol Tulungagung-Kepanjen.
2. Bantuan minyak goreng yang bagi sangat dibutuhkan masyarakat, karena harganya yang cukup melambung tinggi.
3. Perbaikan Infrastruktur jalan yang banyak mengalami kerusakan serta berlubang di wilayah dapil II untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pengguna jalan.
4. Penggunaan dana hibah masjid/mushola agar bisa digunakan untuk membiayai kegiatan tidak hanya untuk sarana dan prasarana
5. Perlu perhatian dari pemerintah terkait kelangkaan pupuk bersubsidi dimusim tanam sangat menyulitkan petani.
6. Bantuan sarana dan prasarana kesenian untuk kelompok sholawat dan hadrah.
Dapil III (Rejotangan, Pucanglaban, Tanggunggunung, Kalidawir), ada 9 anggota DPRD, aspirasi yang diserap meliputi :
1. Bantuan BPJS komplit untuk guru honorer.
2. Bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin untuk anak didik SD dan SMP.
3. Pembangunan dan penataan tempat pariwisata.
4. Perlunya diberikan bantuan modal kepada pelaku UMKM dengan bunga rendah dan tanpa agunan.
5. Masyarakat berharap agar pemda dapat mengendalikan harga kebutuhan pokok sehingga tidak mengalami kenaikan yang signifikan yang memberatkan masyarakat.
6. Permohonan masyarakat untuk mendapatkan bantuan hibah kepada kelompok ternak dan budidaya perikanan
7. Bantuan alat olahraga untuk karangtaruna dan kelompok olahraga.
Dapil IV (Campurdarat, Pakel, Besuki, Bandung) ada 9 anggota DPRD, aspirasi yang diserap meliputi :
1. Terkait aturan yang memberlakukan BPJS sebagai salah satu syarat untuk pengurusan surat-surat seperti pajak kendaraan, tanah dll sangat membebani masyarakat.
2. Pembangunan drainase dan normaliasasi sungai untuk mencegah banjir di wilayah Dapil IV.
3. Rehabilitasi masjid dan mushola, madin dan TPQ di wilayah Daerah Pemilihan IV.
4. Perlunya sarana dan prasarana pertanian antar lain bajak sawah dan pupuk bersubsidi bagi petani.
5. Pemberdayaan Pemuda dan karang taruna melalui pelatihan dan pembinaan usaha sehingga mampu menciptakan lapangan kerja.
6. Perlunya penanganan yang lebih serius terhadap banjir lumpur dan kerikil di desa Gamping Kecamatan Campurdarat.
7. Perbaikan dan perawatan infrastruktur dan prasarana umum, terutama kondisi jalan yang banyak mengalami kerusakan di wilayah Daerah Pemilihan IV.
Dapil V (Gondang, Pegerwojo, Kauman, Sendang, Karangrejo) ada 11 anggota DPRD, aspirasi yang diserap meliputi :
1. Pentingnya akses jalan untuk menunjang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga perlu perbaikan jalan untuk Wilayah dapil V.
2. Bantuan kepada kelompok tani berupa sarana dan prasarana pendukung pertanian seperti hand sprayer elektrik dan genset listrik.
3. Perlunya perbaikan Infrastruktur tembok penahan tanah dan jembatan yang mendukung aktivitas perekonomian masyarakat.
4 Memberikan pelatihan dan bantuan modal usaha bagi kelompok masyarakat, bantuan peralatan atau sarana dan prasarana untuk usaha kecil menengah (UKM).
5. Pengadaan jambanisasi/MCK dan Rumah Tidak Layak Huni.
6. Perlu adanya pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung desa wisata.
7. Gergaji senso mengingat seringnya pohon tumbang saat musim hujan.
