JATIMTIMES - DPRD Trenggalek melakukan rapat paripurna dengan dua agenda penting ,yakni penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD tahun 2021-2022 dan persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dalam rancangan awal RKPD tahun 2023.
Hasil dari paripurna itu, disepakati ada 1.339 pokok-pokok pikiran yang dimasukkan ke dalam sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dan sekitar empat permasalahan yang harus disikapi dari hasil reses anggota DPRD.
Baca Juga : DPRD Trenggalek Fasilitasi Permintaan BPD agar Diikutkan BPJS Pasif
Doding Rahmadi selaku wakil jetua DPRD Trengggalek usai rapat paripurna memaparkan bahwa rapat paripurna ini merupakan penetapan pokir dari hasil reses anggota DPRD. Jadi, anggota DPRD melakukan reses masa tahun 2021-2022.
Reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD tersebut merupakan serap aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Selanjutnya aspirasi tersebut akan dimasukkan ke dalam pokir sebagai rancangan dan pijakan kinerja prioritas pembangunan.
"Aspirasi yang diterima anggota DPRD, selanjutnya disebut pokir yang akan dimasukkan ke dalam RKPD 2023," ucap Doding, Senin (21/3/2022).
Doding juga menyampaikan bahwa ada sekitar empat poin permasalahan dari laporan anggota DPRD sesuai hasil serap aspirasi masyarakat. Permasalahan itu perlu disimpulkan di dalam rapat untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah.
Permasalahan-permasalahan itu berkaitan tentang insfratruktur, terutama insfratruktur antar-desa dan kecamatan. Juga ada masalah tentang air bersih karena sering terjadi kekeringan di musim kemarau. Maka masalah ini menjadi prioritas dalam program sanitasi agar berjalan maksimal.
Baca Juga : Laporkan Ketua DPRD, Polres Bondowoso Periksa Bupati Salwa
“Pada bidang pendidikan juga terdapat permasalahan. Mulai dari sarana prasarana dan kecukupan tenaga pendidik,” ucapnya.
Juga permasalahan tentang pemberdayaan masyarakat miskin. Masalah tersebut yakni masyarakat harus diberi modal, pelatihan dan pemberdayaan serta bantuan alat produksi. Beberapa permasalahan tersebut akan menjadi prioritas program tahun 2023. "Sedangkan pokir dari anggota DPRD yang telah masuk ke falam SIPD ada sekitar 1.339 usulan kegiatan," pungkasnya.
