JATIMTIMES - Wakil Bupati (Wabup) Malang, Didik Gatot Subroto dengan cepat merespons soal tinjauan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia, Muhadjir Effendy di Desa Wajak, Kecamatan Wajak yang terkesan kumuh. Didik menyebut bahwa terkait hal itu memang diharapkan bisa menjadi prioritas penanganan.
Dalam tinjauan tersebut, ada beberapa hal yang ia tangkap dan menjadi sorotan Menteri Muhadjir. Terkait problematika yang terjadi di kawasan pemukiman tersebut, sehingga dinilai kawasan kumuh. Beberapa diantaranya adalah padatnya pemukiman, kecukupan tanah, berhimpitan dan sanitasi.
Baca Juga : Fabio Quartararo Raih Pole Position di MotoGP Mandalika
"Kecukupan tanah yang memang menjadikan kawasan itu tidak layak, berhimpitan, problem kedua sanitasi, lingkungan rumah seperti ventilasi yang menurut Menteri (Muhadjir Efendi) kurang layak," ujar Didik Sabtu, (19/3/2022).
Didik menyebut, pihaknya juga akan segera menindaklanjuti saran Menteri Muhadjir terkait program kota tanpa kumuh (Kotaku). Sehingga, untuk dapat merealisasikannya, ia akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait termasuk jajaran Pemerintah Desa (Pemdes) dan Muspika di setiap wilayah.
"Karena terkait Kotaku, perlu mendapat pembahasan khusus," tegas Didik.
Terdekat, dirinya meminta agar pihak terkait dari Pemdes, Muspika hingga Dinas terkait bisa melakukan pemutakhiran data. Tujuannya, agar permasalahan dan problematika yang dihadapi warga di setiap wilayahnya masing-masing bisa segera terselesaikan.
Opsi kedua yang menurutnya tidak menutup kemungkinan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bakal menawarkan untuk relokasi bagi warga yang bersedia. Terutama warga yang tinggal di pemukiman yang padat penduduk.
Baca Juga : Viral Aksi Pawang Hujan Kepercayaan Erick Thohir, Begini Kondisi Terkini di Mandalika
"Kedua setelah (Program) Kotaku, bilamana masyarakat bersedia untuk direlokasi di beberapa titik, maka kemungkinan ditawarkan rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa)," terang Didik.
Namun untuk rencana itu, Didik menyebut harus ada kesiapan yang serius dengan pemerintah. Terutama terkait dengan ketersediaan lahan untuk rusunawa tersebut.
"Karena nanti bagaimana kalau dibangun, kemudian jalannya, saluran drainase dan sebagainya. Karena permasalahan perkampungan padat tidak semudah yang direncanakan," pungkas Didik.
