JATIMTIMES - Aksi demonstrasi penolakan atas penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahap dua di Kabupaten Bangkalan, tiba-tiba berubah audiensi.
Perubahan aksi unjuk rasa ke meja audiensi itu, menurut salah satu masa aksi Imam Pantor, beralasan, bahwa dirinya bersama masa aksi yang lain masih memiliki itikad baik, sehingga penyampaian aspirasinya dilakukan dengan cara audiensi.
Baca Juga : Bertemu Wakil Ketua MPR RI, Bupati Hendy Sampaikan Kondisi Jember
"Kami dari KMPD masih beritikad baik sehingga kami menyampaikan aspirasi dengan audensi," ungkap Imam Pantor, yang mengatas namakan dirinya sebagai perwakilan Koalisi Masyarakat Pro Demokrasi (KMPD), kepada BangkalanTIMES, Rabu (16/3/2022).
Secara bersamaan, Ratusan Kades se-Bangkalan pada saat itu berkumpul di depan Kantor Bupati. Berdasarkan pantauan BangakalanTIMES, ratusan Kades itu mengawal kebijakan Bupati atas penundaan Pilkades tahap dua.
Saat ditanya, apakah gagalnya aksi unjuk rasa penolakan penundaan Pilkades ini, dikarenakan adanya ratusan Kades di depan kantor Bupati. Imam Pantor mengelak, bahwa berubahnya aksi unjuk rasa ke meja audiensi ini murni bukan karena kedatangan kades-kades tersebut.
Bahkan dirinya mengaku, sangat menyayangkan dan sangat kecewa dengan hadirnya para kades ke kantor Bupati. Menurutnya, kedatangan para Kades ke kantor Bupati ini, seolah-olah mereka ingin mengintimidasi bagi orang yang ingin menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. "Itu tidak baik terhadap keberlangsungan Demokrasi bangkalan," sebutnya.
"Kami sangat menyayangkan kedatangan para Kades ini. Karena negara ini menganut sistem demokrasi, di mana masyarakat boleh menyampaikan aspirasi di muka umum sebagai kritik pada kebijakan pemerintah yang kurang pro rakyat," tegas dia.
Selain itu, terkait audiensi tadi, Pantor menyebutkan bahwa dirinya masih belum puas dengan jawaban dari pemerintah, terkait penundaan pesta demokrasi tingkat desa ini.
"Kami masih belum puas dengan jawaban pemerintah tadi. Entah karena tidak ada Bupati atau bagaimana. Yang jelas, jawaban dari forum tadi terkait pilkades masih mengambang dan belum menemukan titik jelas," kata dia.
Tidak hanya itu, dia mengaku, jika kebijakan penundaan Pilkades ini masih belum jelas, pihaknya tidak segan-segan akan melakukan gerakan susulan dengan konten yang berbeda.
Baca Juga : Entaskan Stunting, PWI Tuban Gelar Pengobatan dan Penyuluhan
"Kami masih melihat kebijakan Bupati ke depan. Jika pilkades serentak tahap 2 ini masih dibiarkan mengambang maka Masyarakat akan datang kembali dengan cara yang berbeda dalam menyampaikan aspirasi," ujar dia kembali menegaskan.
Sementara Wakil Bupati Bangkalan Moh. Mohni mengatakan, pelaksanaan Pilkades ini kata dia masih butuh tahapan-tahapan yang harus dilalui, mulai dari perencanaan hingga ke penganggarannya.
"Ini yang terkadang di bawah belum bisa memahami, dikira Pilkades langsung bisa menentukan tanggal, padahal harus melalui beberapa tahapan," kata Wabub.
Selain itu, terkait kurangnya anggaran ini kata dia, murni karena keterbatasan anggaran yang disebabkan oleh adanya Covid-19. Bahkan, saat ditanya kenapa hanya dianggarkan Rp 14 Miliar, apakah Pemkab Bangkalan memang tidak siap dengan pelaksanaan Pilkades tahap dua ini.
Wabup Mohni mengaku, bahwa keterbatasan anggaran pelaksanaan Pilkades ini tidak ada unsur kesengajaan, melainkan kata dia, saat ini memang keterbatasan anggaran yang di fokuskan terjadap penanganan Covid-19. "Jadi, kami saat ini memang keterbatasan anggaran, bahkan kami tidak memiliki anggaran cadangan di Bangkalan ini," ungkap Wabub.
