JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menekan badan usaha milik daerah (BUMD) maksimal dalam melakukan serapan gabah petani.
Di era kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi saat ini, ada terobosan baru yang perlu dukungan dan komitmen kuat. Utamanya bagi leading sector yang mewadahi program tersebut, yaitu PD Sumekar.
Baca Juga : Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang Beri Penjelasan Terkait Aliran Air Keruh
"Demi menjaga stabilitas harga di bawah, tentu harus ditopang dengan komitmen BUMD PD Sumekar. Artinya, PD Sumekar harus mampu menjalankan program ini dengan baik sehingga petani kita bisa survive," kata anggota Komisi II DPRD Sumenep Holik, Rabu (16/03/2022).
Menurut dia, adanya kebijakan yang mengharuskan aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Sumenep harus membeli beras petani lokal. Hal itu menunjukkan spirit pemerintah tidaklah main-main dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani.
Sehingga, sambung Holik, terobosan tersebut harus mampu dimanifestasikan oleh PD Sumekar agar apa yang diharapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep tercapai maksimal. "Para PNS itu disuruh beli beras ke BUMD agar menyerap hasil tani kita supaya harganya tidak turun," imbuhnya.
Ia menegaskan, sejauh ini belum melihat kinerja maksimal dari PD Sumekar dalam mencapai progam tersebut. Pihaknya berharap, harga beras atau gabah petani naik. Sehingga kesejahteraan petani bisa dicapai sesuai visi misi pemerintah.
Baca Juga : Tetap Tampil Menarik dengan Mode OOTD Hijab Casual buat ke Kampus
"Belum, sejauh ini kami belum melihat progres PD Sumekar, jadi kita tunggu saja kinerjanya musim panen tahun ini seperti apa," ucap Holik.
Sekadar Informasi, saat ini di sebagian daerah Kabupaten Sumenep, masyarakat sudah mulai melakukan panin padi. Antara lain di Kecamatan Gapura, Dasuk dan Rubaru.
