JATIMTIMES - Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat se-Kecamatan Pesanggaran meminta penjelasan penjualan saham milik Pemkab Banyuwangi di PT BSI dan pemanfaatan dananya dalam acara dengar pendapat atau hearing yang digelar di Ruang Rapat Khusus DPRD Banyuwangi, Selasa (15/3/2022).
Menurut Michael Edy Hariyanto Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, agenda hearing yang digelar tidak bisa optimal karena dinas/instansi yang diundang hanya dihadiri perwakilan. Sehingga penjelasan yang disampaikan tidak bisa maksimal dan hal tersebut akan disampaikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan Bupati Banyuwangi.
Baca Juga : Umumkan Penawaran Saham di BEI, GoTo: Diharapkan dapat Himpun Dana Rp 15,2 Triliun
“Sebagai tindak lanjut hearing yang digelar dewan Senin mendatang akan mengundang PT Bumi Suksesindo (PT BSI) dan PT Merdeka Coper Gold Tbk,” jelas Michael.
Dia menuturkan, hasil penjualan saham Pemkab di PT BSI sekitar Rp 298 miliar langsung masuk APBD Banyuwangi dan tidak bisa disendirikan. ”Kami minta maaf karena tidak detail melakukan cek pemakaian per item. Memang waktu itu Bupati Banyuwangi menyampaikan untuk ring satu daerah Pesanggaran,” imbuhnya.
Sementara Riyono, Koordinator Kepala Desa Kecamatan Pesanggaran menyampaikan, kehadiran mereka ke DPRD Banyuwangi untuk menanyakan penjualan saham Pemkab di PT BSI sekaligus pemanfaatan dana penjualan tersebut.
“Harapan kami pemerintahan yang ada di Kecamatan Pesanggaran menjadi prioritas dengan keberadaan perusahaan tambang emas. Kalau dananya tidak cukup kami meminta sahamnya dijual untuk kesejahteraan masyarakat Pesanggaran,” jelas Riyono.
Menurut dia penjualan saham milik Pemkab Banyuwangi di PT BSI dampaknya belum dirasakan oleh masyarakat Pesanggaran. Sehingga Kades, BPD dan tokoh masyarakat menggelar pertemuan beberapa kali dan sepakat untuk mengirimkan surat kepada bupati dan DPRD Banyuwangi.
Sedangkan untuk CSR PT BSI, menurut Riyono, masing-masing desa di Pesanggaran mendapatkan dana sebesar Rp 500 juta per tahun yang masuk dalam APBDesa, yang penggunaanya untuk pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sosial keagamaan.
Baca Juga : Kursi Wabup Pamekasan Segera Terisi, Panlih Tetapkan Dua Calon
Sedangkan untuk infrastruktur jalan kabupaten masih terlalu jauh dari harapan masyarakat. Makanya melihat kondisi jalan yang ada di wilayah Pesanggaran pihaknya melakukan hearing.
”Inipun terus akan kami lakuka kalau tidak ada jawaban dan perhatian dari pemerintah,” tambah Riyono.
Selanjutnya terkait pertemuan yang digelar di gedung dewan kali ini, menurut dia masih jauh dari harapan dan pihaknya merasa kurang puas karena yang datang perwakilan dari semua SKPD yang diundang dan nanti hasilnya akan dilaporkan kepada pimpinan.
