JATIMTIMES - Dampak kelangkaan minyak goreng masih dirasakan masyarakat. Salah satunya, pengusaha kerupuk di Desa Putat Lor, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.
Untuk mendapatkan minyak goreng saja, terpaksa ia harus mencari keluar kota dengan harga yang lebih tinggi dari ketentuan pemerintah sebesar Rp 14 ribu. Yakni mulai Rp 18 ribu sampai Rp 19 ribu per liter.
Baca Juga : Pentingnya Vaksinasi Anak, Puskesmas Tanjung Beri Sosialisasi Wali Murid
Sehingga, biaya produksi yang dikeluarkan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Tidak hanya itu, harga bahan baku kerupuk seperti tepung tapioka juga ikut naik.
"Tidak ada pilihan lain, mau tidak mau harus tetap produksi. Kalau berhenti produksi kasihan nasib para pekerja kami," kata pengusaha kerupuk, Sutino.
Pria berusi 59 tahun itu mengaku sudah 30 tahun menjalani bisnis kerupuk. Namun, baru kali ini mengalami terjadi kelangkaan minyak goreng paling parah.
Sebelum minyak goreng langka, Sutino membeli minyak goreng di kisaran Rp 12 ribu per liter. Dalam sehari, menghabiskan 180 kilogram minyak. Sekarang, dia harus keluar kota untuk mendapatkan minyak goreng di kisaran harga Rp 18 ribu sampai Rp 19 ribu.
"Tinggal dikalikan saja berapa nilai produksi sejak terjadi kelangkaan minyak goreng yang sudah berjalan satu bulan ini," katanya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan mengatakan, pemerintah harus turun ke lapangan. Membantu para pengusaha kecil yang kesulitan mendapat minyak goreng.
"Setelah ini saya koordinasikan dengan Diskoperindag untuk turun membantu UMKM," kata politisi PDI Perjuangan saat mengunjungi tempat usaha Sutino, Selasa (1/3/2022).
Baca Juga : Gelar Operasi Pasar, Pemkab Jember Gelontor Minyak Goreng dan Sembako Murah di Depan Pendopo
Mujid menyebut, mulai dari pemerintah pusat sampai daerah telah menggelar operasi pasar dengan harga Rp 14 ribu per liter. Namun, fakta di lapangan minyak goreng masih langka.
"Selain kelangkaan minyak goreng, pemerintah juga harus memperhatikan harga tepung tapioka yang ikut naik. Ini harus menjadi perhatian pemkab gresik," imbuhnya.
Ketua DPC PDI Perjuangan itu menyebut, data yang diterima sudah tiga produsen kerupuk rumahan yang gulung tikar. Diskoperindag harus melakukan pendataan dan memberikan solusi.
"Pengrajin rumahan mulai kerupuk, tahu, tempe biar didata berapa yang kembang kempis, berapa yang berhenti beroperasi itu perlu di data. Kami perlu data itu, pemkab harus hadir ke UMKM," katanya.
Mujid mengaku akan membantu pengusaha kerupuk dengan pengajuan bantuan alat melalui dana hibah. Sehingga produsen kerupuk rumahan bisa tetap bertahan.
