JATIMTIMES - Masa pemerintahan pasangan Bupati- Wakil Bupati Ipuk Fiestiandani-Sugirah memimpin Banyuwangi genap satu tahun, Sabtu (26/2/2022) kemarin. Banyak dinamika yang terjadi dalam satu tahun pertama kepemimpinan istri Abdullah Azwar Anas, khususnya terkait kebijakan publik.
Dalam rilis yang dikirim Minggu (27/2/2022), Bondan Madani Ketua Umum Lembaga Diskusi Kajian Sosial (LDKS) Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (PIJAR) Banyuwangi menilai, sebagian besar tahun pertama Bupati Ipuk dihabiskan dalam situasi yang tidak normal karena pandemi Covid-19 yang muncul sebelum dirinya menjabat.
Baca Juga : Dari Blitar Bumi Bung Karno, Khofifah Minta Produsen dan Distributor Minyak Tunjukkan Nasionalisme
"Beberapa bulan pertama kan habis waktunya untuk melakukan penataan birokrasi Pemkab Banyuwangi untuk membantu melaksanakan roda pemerintahan," ujar Bondan.
Namun dalam kenyataan belum sempat melakukan penataan birokrasi, muncul kebijakan merumahkan 331 pegawai berstatus tenaga harian lepas (THL). Belum lagi suasana pandemi yang menghambat pemerintah untuk menjalankan program. "Sehingga apabila mengevaluasi capaian pasangan Ipuk-Sugirah konteksnya sebatas itu,” imbuhnya.
Dengan situasi dan kondisi yang seperti itu, lanjut Bondan, menilai progam visi misi yang dijanjikan pasangan Ipuk-Sugirah tidak tercapai. Bahkan, dalam aspek-aspek lain, satu tahun pemerintahan Ipuk dinilainya tidak terlalu menonjol dan menuai sejumlah kontroversi.
Dia menuturkan, salah satu kebijakan yang dinilai kontroversial adalah ketika secara sepihak Bupati Ipuk membagikan 1/3 wilayah Kawah Ijen kepada Pemkab Bondowoso. Pemberian secara sepihak ikon kebanggaan Banyuwangi memicu banyak protes dari berbagai elemen karena dianggap tidak dilandasi dengan kajian dan dipikir secara matang dalam mengambil keputusan.
Hal tersebut diperparah dengan tidak adanya tindakan dari wakil rakyat yang ada di DPRD dalam menyikapi keputusan kontroversial orang nomor satu di Banyuwangi ini. Sempat muncul wacana pengajuan hak interpelasi dari dua fraksi dan dua anggota, namun wacana tersebut kandas di tengah jalan dan hanya menjadi cerita yang tidak pernah ada ujungnya.
Selanjutnya, tokoh muda asal Bakungan Kecamatan Glagah ini juga menyoroti lemahnya komunikasi politik Ipuk sebagai pemimpin dengan Sugirah sebagai pendamping maupun dengan pihak legislatif.
"Keputusan mengenai tapal batas wilayah Kawah Ijen disinyalir tanpa berkoordinasi dengan dewan. Bahkan Sugirah selaku Wakil Bupati juga terkesan seperti tidak tahu menahu masalah itu. Berarti dari sini terlihat bahwa Bupati Banyuwangi kurang pandai melakukan komunikasi," jelas dia.
Ditambah lagi dengan adanya kejadian walk out-nya tiga pimpinan dewan dalam sebuah acara yang digelar di pendapa semakin memperjelas ketidakmampuan Bupati Ipuk dalam merajut komunikasi.
Bahkan banyak pihak yang beranggapan bahwa hal itu sengaja dilakukan karena ketiga pimpinan dewan tersebut adalah kader parpol yang dalam pelaksanaan pilkada merupakan rivalnya.
Selanjutnya dia menuturkan, proses yang baik itu setidaknya harus membuka ruang partisipasi lebih luas, baik dengan elit politik maupun dengan para aktivis yang peduli dengan kemajuan Banyuwangi. Jika dalam prosesnya tidak memuat kedua unsur itu wajar apabila sebagian aktivis melakukan aksi protes.
salah satu faktor yang membuat pemerintahan Ipuk di tahun pertama ini berjalan kurang maksima, lanjut aktivis asal Kampung Atasangin ini adalah terlalu banyak melakukan pencitraan, tidak menerima kritik dari elemen masyarakat dan tidak ada kekuatan oposisi di parlemen yang efektif untuk mengontrol kebijakan pemerintah.
Baca Juga : Cerita Achi dan Zarva, Pasangan Ini Sukses Menjadi Pebisnis Skincare yang Menginspirasi Anak Muda di Kediri
"Di parlemen relatif enggak ada oposisi sehingga pemerintah Ipuk Fiestiandani ini terlalu nyaman," ujar Bondan.
Ke depan, dia meminta Bupati Ipuk harus bekerja maksimal bukan sekedar melakukan pencitraan. Karena beban besar justru berada pada partai politik pendukung sebelum menghadapi pemilu serentak 2024 mendatang. Parpol pengusung dan pendukung harus lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah agar tercipta sebuah “ketidaknyamanan”.
"Kalau jadi teman baik kan kadang-kadang harus memarahi teman sendiri. Terlalu nyaman itu tidak bagus dan realitas tersebut sistem yang kita miliki saat ini," kata Bondan.
Apabila tidak bisa, maka kekuatan selanjutnya civil society harus bergerak. "Para pendukung pasangan Ipuk-Sugirah pada saat pilkada semakin kritis, orang nomor satu di Banyuwangi pasti mikir," tambahnya.
Alumni muda HMI tersebut juga mempertanyakan aktualisasi dari program pemerintah “Banyuwangi Rebound“ yang dibangun di atas tiga pilar dan dua fondasi penting. Tiga pilar tersebut meliputi tangguh pandemi, pulihkan ekonomi, dan merajut harmoni. Sedangkan pondasi yang menopangnya adalah pelayanan publik yang excellent dan partisipasi aktif publik.
"Kita semua berharap konsep Banyuwangi Rebound merupakan solusi. Bukan hanya konsep untuk mendapatkan berbagai prestasi dan sekedar eksistensi. Namun masyarakat tidak merasakan efek apa-apa dari program yang dicanangkan oleh Bupati Banyuwangi, " pungkas Bondan.
Sementara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam beberapa kesempatan menyampaikan beberapa keberhasilan dalam satu tahun menjabat. Antara lain, program Warung Naik Kelas (WeNak), pendampingan mengurus SPP-IRT, pemberian bantuan produktif bagi UMKM, Rantang Kasih, Belanja di UMKM dan Pasar Rakyat dan lain sebagainya. Bahkan dalam masa pandemi pertambahan angka kemiskinan Banyuwangi jadiyang terendah di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 0,01 persen.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi beberapa hari lalu, Ipuk menyatakan situasi dan kondisi yang ada saat ini merupakan tantangan yang berat. Banyuwangi yakin mampu melewati masa-masa sulit ini dengan 4 syarat. Yaitu, optimis, solid, bekerja keras inovatif dan bersikap open minded (membuka pikiran), mendengar saran masukan dari siapapun untuk kemajuan dan peningkatan kinerja yang lebih baik.
