JATIMTIMES - Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) beriringan dengan cairnya PKH sudah berjalan 3 hari ini di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Tuban. Sayangnya, proses penyaluran tersebut menimbulkan kerumunan para penerima manfaat yang datang dari tiga desa berbeda.
Seperti yang terjadi di Kecamatan Senori, kesan pelanggar protokol kesehatan nampak jelas di lapangan. Bagaimana tidak, Keluarga Penerima Manfaat BPNT dari tiga desa tersebut dikumpulkan jadi satu di kantor Kecamatan, Jumat (25/2/2022).
Baca Juga : Biaya Pendidikan Anak Jukir di Gresik Akan Ditanggung Pemerintah
Tak pelak kerumunan tidak bisa dihindari meski sebetulnya dalam surat edaran pemberitahuan dari PT Pos pengambilan BPNT diberikan keterangan mentaati protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan menjaga jarak.
"Sebetulnya ada prokes yang diterapkan saat memasuki area kantor kecamatan itu wajib menggunakan masker," kata petugas jaga pelaksanaan kegiatan Parji kepada wartawan.
"Tapi, namanya warga, ada kerumunan seperti itu mungkin dia pengap atau gerah. Makanya dibuka maskernya dan mengikuti antrean," imbuhnya.
Selain berjubelnya warga miskin dalam pencairan uang tunai BPNT, menariknya paska KPM menerima uang tunai Rp 600 ribu, terpantau banyak KPM BPNT tersebut langsung mampir menuju warung siap saji seperti bakso di simpang empat pertigaan Kecamatan Senori.
Berdasarkan laporan diterima media ini sejumlah warga penerima bansos jarang membelanjakan kebutuhan pangan untuk persediaan bulanannya. Sebaliknya, sebagian kecil penerima BPNT yang belanja kebutuhan komponen karbohidrat, protein nabati dan protein hewani sangat kecil.
"Kalau saya tetap butuh beras. Setelah dapat uang saya belanjakan ke toko sembako," kata Suwarni kepada wartawan.
Dihubungi terpisah, Kepala Kantor Pos Tuban Agus Pamuji mengatakan, di dalam surat pemberitahuan sudah ada imbuan setelah pencairan uang bantuan dibelikan pangan sesuai dengan pedoman umum progam sembako. Namun dia tidak bisa memastikan apakah KPM benar-benar membelanjaan uang tersebut untuk kebutuhan pangan.
"Kami tidak bisa memastikan. Tugas kami hanya membayarkan ke penerima bansos," jawab Agus Pamuji saat ditanya tugas siapa untuk memastikan uang BPNT dibelanjakan ke e-warung.
Di sisi lain, selain terjadinya kerumunan dan uang bantuan yang tidak dibelanjakan kebutuhan pangan, cerita sulitnya menerima pencairan dan antrean penyaluran BPNT juga dirasakan lansia bernama Narsih (70). Dirinya harus dituntun keluarga untuk bisa ikut antre mendapatakan giliran pencairan.
"Ya nak tadi naik becak ke sini. Rumahnya jauh," keluh Narsih yang tempat tinggal dengan pengambilan di kantor kecamatan jaraknya 2 kilometer.
Baca Juga : Simpan Pil Koplo di Bekas Bungkus Rokok, Seorang Buruh Pabrik Ditangkap Polisi
Sementara pedagang bakso Muslih yang tak jauh dari tempat pencairan BPNT mengakui sejak pagi menjelang siang ini dagangannya sangat laris. Basanya dirinya mangkal sampai sore di warung miliknya tersebut. Dirinya baru tahu kalau ada pencaiaran bansos di kecamatan. Padahal sehari sebelumnya juga PKH cair.
"Alhamdulillah, ada pencairan bansos BPNT-PKH juga berdampak pada perdagangan hari ini," tuturnya.
Untuk diketahui bansos BPNT pada triwulan 2022 oleh Kementrian Sosial dicairkan lewat Kantor Pos mirip penyaluran BLT berupa uang Rp 600 ribu. Rincianya dalam 1 bulan senilai Rp 200 ribu. Sayangnya, penerima bansos BPNT di Kabupaten Tuban diketahui juga merangkap penerima PKH yang dikenal dengan istilah PKH Plus yang pekan ini juga cair. Sehingga terkesan dobel penerimaan BPNT-PKH. Di pencairan awal 2022 ini KPM PHK mendapatkan uang tunai antara Rp 325.000- 1.750.000 ribu.
"Beja beji (tinggal keberuntungan) ada yang dapat Rp 300 - 2 juta. Data kita tidak tahu," tutur seorang KPM PKH kepada wartawan.
Selain keluhan antrean, dalam penyaluran BPNT terkesan mendadak tanpa menyampaikan informasi awal kepada pihak terkait penyaluran seperti agen atau pendamping. Hal ini misalnya dialami KPM NH (40) yang baru ditinggal suami dalam masa idahnya. Dirinya tidak bisa mengambil uang tunai BPNT dengan dalih tidak bisa diambil atau diwakilkan orang lain.
"Kalau ngak bisa kenapa ngak diantar ke rumah. Tadi aku titipkan tetangga tapi dipulangkan oleh petugas di kecamatan," tuturnya.
Sementara pihak agen atau e- warung tidak dilibatkan dalam penyaluran baik dari Kantor Pos, dinas maupun pihak terkait penyaluran progam BPNT-PKH pada tahun 2022. Tak pelak banyak KPM BPNT juga kebingungan menjadi pihak agen ikut memberikan kejelasan mekanisme baru penyaluran tersebut.
"Memang idealnya itu harus door to door atau per desa, bukan dikumpulkan di kantor kecamatan. Saya enggak tahu ini kenapa tiba-tiba mengumpulkan warga (KPM) di titik-titik tertentu.," ungkap salah satu agen di Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban.
