JATIMTIMES - Pemprov Jatim mencatatkan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tercepat secara nasional pada Kabupaten Madiun per tanggal 31 Januari pukul 08.25 WIB.
Penerbitan SP2D berikutnya diikuti oleh Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Magetan pada hari yang sama pukul 10.30 WIB.
Baca Juga : Modus Jadi Pelanggan Warung untuk COD, Pengedar Pil Koplo di Tulungagung Ditangkap Polisi
Tahun 2020, penerbitan SP2D tercepat secara nasional untuk Kabupaten Madiun. Sementara pada tahun 2021, SP2D tercepat terbit untuk Kabupaten Madiun dan Kabupaten Tulungagung.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, percepatan penyaluran DD merupakan komitmen Pemprov Jatim dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa. Terlebih dalam situasi saat ini, DD merupakan salah satu instrumen penting dalam penanganan dampak pandemi Covid-19. Sehingga, DD perlu segera dicairkan agar dapat tersalurkan kepada masyarakat pedesaan secepatnya.
"Minimal 40 persen dari alokasi DD itu merupakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai perlindungan sosial bagi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu, penyaluran DD secara cepat akan menjadi pendorong pergerakan ekonomi di desa, sehingga bisa mempercepat penurunan kemiskinan," ungkap Khofifah.
Lebih lanjut gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut mengatakan, tahun 2021 Pemprov Jatim telah menyalurkan 99,92 persen DD ke 7.721 desa. Total anggaran yang disalurkan sebesar Rp 7,653 triliun dari total alokasi sebesar Rp 7,659 triliun.
Terdapat tiga desa yang belum tersalurkan DD karena dua diantaranya ialah desa di Sidoarjo yang terdampak lumpur Lapindo. Satu desa lainnya ialah Desa Dooro, Kecamatan Cerme, Gresik karena kepala desa menghadapi permasalahan hukum.
"Dari DD yang sudah disalurkan tersebut, BLT sebagai perlindungan sosial telah dinikmati oleh 570.519 keluarga penerima manfaat dengan total anggaran sebesar Rp 2,054 triliun atau tersalurkan 95,86 persen," ujar Khofifah.
Tahun ini, Khofifah menjelaskan, Jatim mendapatkan alokasi DD dari Kementerian Desa PDTT sebesar Rp 7,76 triliun untuk 7.724 desa. Alokasi ini mengalami peningkatan cukup tinggi sebesar Rp 100,268 miliar dibanding tahun lalu.
Dari jumlah tersebut, progres hingga 24 Februari menunjukkan percepatan yang cukup signifikan. Yakni penyaluran kepada 1.839 desa dengan total anggaran sebesar Rp 601,6 miliar.
Baca Juga : Tangis hingga Ketakutan Warga Ukraina yang Negaranya Diserang Rusia, WNI Diimbau Berlindung di KBRI
"Melalui rakor ini kita mengajak seluruh kepala daerah dan kepala desa untuk segera memproses penyaluran DD. Sehingga dapat segera dinikmati oleh masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan dan penurunan kemiskinan tingkat desa," tutur Khofifah.
Pihaknya menegaskan, efek dari penyaluran BLT DD terhadap penurunan angka kemiskinan terasa sangat signifikan. Hal itu terbukti dengan penurunan angka kemiskinan periode Maret - September 2021 sebesar 0,81 persen setara dengan 313.130 jiwa dan angka ini terbesar secara nasional.
Sedangkan penurunan kemiskinan perdesaan tahun 2020 - 2021 sebesar 1,37 persen dan angka ini merupakan penurunan kemiskinan tertinggi sepanjang satu dekade terakhir. Sementara penurunan kemiskinan di perkotaan pada tahun yang sama sebesar 0,38 persen.
Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa kepada Gubernur Jawa Timur yang selama ini telah bekerja keras mengawal DD agar cepat salur dan tepat sasaran.
"Ibu Gubernur ini perhatiannya luar biasa terhadap desa, sehingga kalau urusan desa, DD, BUMDesa maka Jawa Timur selalu terdepan dibanding provinsi lain di Indonesia," tutur Menteri Desa asal Jatim ini.
