JATIMTIMES - Kementerian Agama RI mengeluarkan kebijakan terkait pengaturan penggunaan pengeras suara di masjid. Hal itu bertujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis dalam kehidupan antar umat beragama.
Kebijakan ini pun masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Belum selesai terkait pro dan kontra tersebut, baru-baru ini Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas mengeluarkan pernyataan yang kembali kontroversial dan pastinya banyak pertentangan di kalangan masyarakat.
Mulanya, Yaqut mengibaratkan dirinya sebagai seorang masyarakat muslim yang hidup di lingkungan non-muslim, kemudian rumah ibadah masyarakat non-muslim tersebut membunyikan pengeras suara atau TOA selama lima kali sehari dengan suara kencang secara bersamaan.
Kemudian, Yaqut berusaha menyederhanakan kembali dan mengibaratkan ketika tetangga di suatu komplek tempat tinggal masyarakat muslim yang memiliki anjing lalu menggonggong secara terus menerus.
"Yang paling sederhana lagi, tetangga kita kalau hidup dalam sebuah komplek misalnya kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggung nggak? Artinya apa, bahwa suara-suara, apapun suara itu, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan," ujar Yaqut, Kamis (24/2/2022).
Lebih lanjut, Yaqut pun menegaskan kembali bahwa pihak Kemenag RI tidak melarang penggunaan pengeras suara ketika azan pada waktunya salat. Namun, menurutnya suara azan dari masjid atau pun masalah harus diatur, maksimal 100 desibel.
"Speaker di Musala, di Masjid silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan TOA, menggunakan sepiker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk melakukan syiar, tetap bisa dilaksanakan, tanpa harus mengganggu mereka, yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita," jelas Yaqut.
Sementara itu, terkait pernyataan Yaqut tersebut, Ustaz Adi Hidayat (UAH) pun memberikan reaksi dengan pernyataan yang diungkapkan dalam video pada channel YouTube Adi Hidayat Official.
UAH menyampaikan dan meminta para pejabat publik agar dapat membuat kebijakan yang substansial, esensial, tepat guna dan memang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurutnya, persoalan-persoalan kecil yang tidak membutuhkan perhatian level jabatan besar, misalkan sekelas menteri, kiranya dapat diteruskan kepada para pejabat daerah di lingkungan terkait.
"Apalagi bila yang dimaksudkan adalah kasus-kasus yang sifatnya domestik dan sifatnya kecil yang tidak harus menarik perhatian, sehingga menjadi kebijakan nasional," ujar UAH.
Baca Juga : Kemenag Angkat Bicara soal Menag Yaqut Dituding Bandingkan Suara Azan dengan Gonggongan Anjing
Kemudian, pihaknya juga berharap agar para pejabat publik dapat memperbaiki narasi, serta komunikasi yang ditampilkan kepada masyarakat jangan sampai menghadirkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang justru kontra produktif atas misi-misi yang akan dibangun.
Menurutnya, bagaimana mungkin toleransi dapat ditampilkan dan dikampanyekan, namun dalam waktu yang bersamaan, kalimat maupun ilustrasi yang disampaikan justru lebih dari kontra produktif, tapi berpotensi menyakiti bagian-bagian unsur tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Rasanya, tidak pantas bila persoalan TOA harus diilustrasikan dengan binatang tertentu atau hal-hal yang lain, yang tidak sejalan, tidak senafas, bahkan tidak sampai kepada logika, pun persoalan-persoalan lainnya," tegas UAH.
Lebih lanjut, Ustaz alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Islamic Call College Tripoli Libya ini mengajak kepada semua masyarakat agar tidak perlu saling menghujat, saling mencela bahkan saling menyalahkan.
Menurutnya, yang diperlukan saat ini ialah mengoreksi masing-masing individu dan bertanya apakah masih mencintai negeri dan bangsa Indonesia.
"Bila memang anda mengatakan 'Saya Pancasila, Saya NKRI, Saya mencintainya', maka cinta tidak dibuktikan dengan kata-kata, cinta dibuktikan dengan tindakan, dengan kebijakan, dengan persatuan dan dengan sikap serta perilaku yang mulia dalam berkehidupan," tandas UAH.
