JATIMTIMES - Nama Muhaimin Iskandar, kembali jadi sorotan. Hal ini setelah pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun. Usulan ini disampaikannya usai menerima pelaku usaha mikro, pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan.
Dilansir dari tempo, pihaknya beralasan Pemilu kerap menyebabkan stagnasi ekonomi, di mana para pengusaha akan memilih sikap menunggu atau wait and see. Selain itu, menurut Muhaimin, adanya transisi kekuasaan berimbas pada ketidakpastian ekonomi. Pemilu menurutnya juga dinilai berpotensi menimbulkan konflik.
Baca Juga : Ubah Personel Komisi dan Fraksi, DPRD Banyuwangi Konsultasi ke Mendagri
Tiga kondisi ini, menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, tidak baik untuk momentum perbaikan ekonomi. Sebab, para pelaku usaha maupun ekonom memprediksi Indonesia akan mengalami momentum perbaikan ekonomi usai dua tahun pandemi Covid-19.
Menanggapi gagasan tersebut, Pengamat Politik UB, Wawan Sobari menegaskan, jika gagasan ini sangatlah kontroversial. Gagasan ini merupakan gagasan yang jelas merubah konsitusi. Konstitusi telah jelas mengatakan bahwa masa jabatan presiden selama 5 tahun.
"Kalau ditunda, masa ada presiden sementara, atau diambil alih oleh MPR, nggak mungkin. Itu sangat kontroversial karena sangat beresiko terhadap perubahan konstitusi. Penafsiran konsitusi nanti malah tambah susah lagi. Perubahan konstitusi membutuhkan perdebatan dan waktu yang panjang. Ini sudah keluar dari paham umum yang dipegang sistem politik di Indonesia," jelasnya, Kamis (23/4/2022).
Di sisi lain, selain hal ini beresiko, dikaitkan dengan perekonomian, gagasan ini tidaklah sejalan. Sebab, menurut Wawan jika perkonomian dan politik selama ini telah berjalan sendiri-sendiri. Pengaruh seperti kekhawatiran Muhaimin, hingga memunculkan gagasan tersebut, tidaklah besar. Justru di situ, dikatakan Wawan sebenarnya malah terdapat belanja politik.
Baca Juga : Pilih Sunscreen Jangan Sembarang, Simak Nih Penjelasan Dokter RSI Unisma
Sementara itu, masalah kepastian, betul jika ekonomi membutuhkan kepastian. Tapi Pemilu menurut Wawan, tidak membuat presiden berhenti, sehingga pengambil keputusan tetap ada.
"Tidak ada di Indonesia, di era reformasi ini praktek demisioner. Pemilihan presiden itu dilakukan jauh sebelum masa jabatan presiden habis. Kalau Februari 2024 dilakukan pilpres, Pak Jokowi kan habisnya Oktober 2024. Jadi masa itu tidak ada ketidakpastian. Lihat saja pemilu sebelumnya," tegasnya.
