JATIMTIMES - Anggota dewan asal Partai Hanura dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan permohonan untuk bergabung menjadi fraksi baru dengan nama Fraksi Hanura PKS di lembaga dewan dalam rapat paripurna internal DPRD Banyuwangi.
Menurut Basuki Rakhmat, anggota DPRD asal Partai Hanura, dengan membentuk fraksi baru pihaknya akan mendapatkan banyak manfaat untuk membangun dan mengembangkan partai ke depan.
Baca Juga : Menag Atur Pengeras Suara Masjid: MUI, NU, Muhammadiyah Mendukung, PKS Menolak
”Dengan menjadi ketua fraksi otomatis akan mendapatkan beberapa fasilitas antara lain, ruangan sendiri untuk memudahkan koordinasi dan mendapatkan Tenaga Ahli (TA) serta tambahan anggaran pokir yang nilainya cukup besar dan sangat membantu dalam melakukan komunikasi dengan konstituen,” jelas Basuki melalui sambungan Handphone (HP), Selasa (22/2/2022).
Dia menuturkan dasar yang digunakan mengajukan permohonan pembentukan fraksi bersama PKS adalah tata tertib (tatib) DPRD Banyuwangi yang ada saat ini dan semua jelas serta memungkinkan untuk membentuk fraksi baru. Sehingga pihaknya menyayangkan terjadinya multi tafsir terhadap tatib yang sebenarnya cukup jelas. Bahkan terjadinya debatable yang mengakibatkan terjadinya kebuntuan dan paripurna terpaksa harus diskors sekitar 60 menit.
Sementara anggota dewan asal PKS, Neni Viantin DM mengungkapkan, salasatu alasan PKS pisah dari Gerindra adalah dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja di lembaga dewan.
“Dengan komposisi sama-sama memiliki dua kursi di lembaga dewan dan dengan membentuk fraksi baru akan bisa menciptakan suasana yang lebih dinamis dan akan lebih mudah berkolaborasi,” ujar Neni.
Baca Juga : Simpang Susun dan Exit Tol Tulungagung-Kepanjen Rencana di Desa Plosokandang, Ini Kata DLH Tulungagung
Adapun nama fraksi yang diusulkan dalam rapat paripurna internal DPRD Banyuwangi kemarin, menurut Neni adalah Fraksi Hanura-PKS. Sedangkan komposisinya adalah Ketua Basuki Rahmat, Wakil Neni Viantin DM, Sekretaris Sri Wahyuni dan anggota Sri Utami Faktuningsih.
Seperti diberitakan sebelumnya gelaran Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Banyuwangi dengan agenda Pergantian Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD (Komisi dan Bapemperda) yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi pada 21 Februari 2022 berlangsung alot bahkan sempat terjadi deadlock sehingga diskors sekitar 60 menit untuk melakukan lobi-lobi politik antar pimpinan fraksi.
