JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan Pasar Bululawang sekitar Rp 500 juta. Besaran biaya tersebut merupakan salah satu alternatif yang diberikan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang terkait verifikasi kerusakan gedung.
Berdasarkan verifikasi lapangan yang dilakukan DPKPCK Kabupaten Malang, akibat kebakaran yang terjadi pada Minggu (16/1/2022) lalu, ada sebanyak 51 kios milik 32 pedagang yang rusak karena terbakar. Ke 51 kios tersebut berada di lahan seluas 507 meter persegi.
Baca Juga : Minyak Goreng Murah Sulit Ditemukan di Wilayah Tuban
Selain itu DPKPCK juga telah menghitung perkiraan biaya yang dibutuhkan. Setidaknya ada 4 alternatif perkiraan biaya yang telah disediakan oleh DPKPCK. Sedangkan keempat alternatif tersebut memilik harga yang berbeda masing-masing.
"Kalau alternatif yang pertama sesuai HSBGN (Harga Standar Bangunan Gedung Negara) itu Rp 5 juta per meter persegi untuk bangunan sederhana. Kalau HSBGN itu tentu menggunakan APBD," ujar Plt Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma, Senin (14/2/2022).
Alternatif kedua biayanya sekitar Rp 1,2 juta per meter persegi, ketiga berkisar di harga Rp 900 ribu hingga Rp 1 juta per meter persegi dan alternatif keempat perkiraan harganya sekitar Rp 538 ribu per meter persegi.
Sedangkan menurut Khairul yang akan digunakan sesuai dengan arahan Bupati Malang HM Sanusi adalah alternatif ketiga. Dengan perkiraan biayanya kurang lebih sekitar Rp 500 juta.
"Rencananya akan menggunakan alternatif yang ketiga atau yang C. Yang A Rp 5 juta/m² jatuhnya Rp 2 miliar, kalau yang B jatuhnya sekitar Rp 700 sekian juta, yang ketiga kurang lebih Rp 500 juta. Alternatif yang terakhir sekitar Rp 273 juta. Karena luasan yang terdampak itu 507 meter persegi totalnya. Otomatis kalau anggarannya Rp 900 ribu sampai Rp 1 juta, maka kira-kira anggaran yang dibutuhkan adalah sekitar Rp 500 juta," terang Khairul.
Menurutnya, anggaran tersebut memang disiapkan untuk perbaikan yang bersifat sementara. Sebab, tidak menutup kemungkinan akan diadakan rehabilitasi melalui anggaran yang dialokasikan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Malang.
"Kita memberikan menu (alternatif), karena ini kan sebenarnya sifatnya sementara. Sementara, kalau misalnya ada anggaran di Disperindag untuk rehabilitasi, itu bisa dianggarkan melalui APBD. Otomatis kalau APBD yang digunakan HSBGN itu yang Rp 5 juta per m² itu. Ini kan sementara dulu, yang penting pedagang bisa berjualan sebelum bulan puasa," terang Khairul.
Baca Juga : Kapolresta Bersama Forkopimda Banyuwangi Bagikan Hadiah Juara Kejurkab Bola Voli U-21 Kapolresta Cup 2022
Sementara itu Bupati Malang HM. Sanusi juga berharap agar proses perbaikan Pasar Bululawang ini tidak berlangsung terlalu lama. Ia menargetkan pekerjaan tersebut bisa rampung dalam waktu tidak lebih dari satu bulan.
"Kan gotong royong, jadi semuanya cari pekerja sendiri. Semuanya dikerjakan sendiri oleh pedagang pasar," imbuh Sanusi.
Hal itu lah yang juga menjadi salah satu alasan bahwa perbaikan Pasar Bululawang tidak diakomodir menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Malang. Menurut Sanusi, jika menggunakan APBD, prosedur yang harus dilalui cukup panjang. Dikhawatirkan, pedagang akan lebih lama tidak dapat berdagang.
"Sama sekali tidak ada APBD. Karena ini lebih cepat. Kalau APBD kan harus proses persetujuan, pengajuan ke dewan, anggaran dan perencanaan. Ini kalau pakai APBD, prosedur penggunaan APBD harus ada," pungkas Sanusi.
