JATIMTIMES - Nasib petani tambak (Petambak) di Kabupaten Gresik di ujung tanduk. Pasalnya, Kementerian Pertanian (Kementan RI) mencabut alokasi pupuk subsidi di bidang perikanan.
Padahal, petani tambak sangat bergantung pada pupuk subsidi untuk mendukung produktivitas perikanan. Sehingga, keuntungan yang didapat cukup memuaskan.
Baca Juga : Imbas Kenaikan Kasus Covid-19, Okupansi Hotel di Kota Malang Menurun
Namun, jika petani tambak mengandalkan pupuk non subsidi, maka biaya operasional akan semakin tinggi. Dan keuntungannya malah semakin sedikit. Bisa-bisa rugi.
Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Gresik, M Syahrul Munir usai mendapatkan keluhan dari petani tambak Desa Betoyo Guci dalam musyawarah desa (Musdes) Sabtu (29/1/2022) malam.
Syahrul sapaan akrabnya mengatakan, pemerintah harus mengambil sikap dan memberikan perhatian serius kepada petani yang bergerak di sektor perikanan atau tambak.
"Khawatirnya para petani akan putus asa dan menjual lahannya. Sebab, biaya operasional tidak berbanding lurus dengan penghasilan yang dapatkan," kata Syahrul.
Syahrul menyebut, perencanaan pembangunan berkelanjutan belum terlihat keberpihakannya kepada petani perikanan. Apalagi, belum ada support sistem yang baik.
"Seperti di kawasan budidaya bandeng Betoyo Guci belum mendapat perhatian dari pemerintah," imbuh politisi muda PKB tersebut.
Disampaikan, Kabupaten Gresik memiliki potensi besar di sektor perikanan. Termasuk wilayah Kecamatan Manyar. Seperti Desa Betoyo Guci, Betoyo Kauman, Sumberejo, Tanggulrejo, Gumeno.
Baca Juga : Alasan Cek Fisik, Pemuda Ini Gelapkan Mobil Temannya
Belum lagi wilayah Kecamatan Bungah, Sidayu, Ujungpangkah dan wilayah lainnya. Oleh sebab itu, wilayah perikanan di Kabupaten Gresik harus dipertahankan. Supaya tidak beralihfungsi menjadi industri.
"Hasil produksi perikanan di Kabupaten Gresik mencapai 140 ribu ton pertahun. Hasil produksi ini murni dari kreativitas petambak. Sebab hingga saat ini pemerintah belum memberikan suport yang baik bagi keberlangsungan para petambak," jelasnya.
Wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) VIII itu juga menyebut, pemerintah juga belum memiliki pusat penelitian perikanan untuk menjaga kualitas air dan kualitas ikan di Kabupaten Gresik.
"Jadi tidak heran kalau jaringan irigasi dan drainase bertabrakan. Sehingga kualitas air akan semakin banyak yang tercemari oleh limbah," pungkasnya.
