JATIMTIMES - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu tengah mendalami dugaan kasus tindak pidana korupsi penyimpangan dana pungutan pajak daerah berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 2020. Hingga saat ini, sebanyak 10 saksi sudah dimintai keterangan penyidik Kejari Kota Batu.
“Hingga saat ini, penyidik terus mendalami kasus tersebut. Kami sudah memanggil 10 saksi,” ungkap Kepala Kejari Kota Batu, Supriyanto.
Baca Juga : Jadi Saksi Kasus Dugaan Gratifikasi Eddy Rumpoko, Dewanti Ditanyai Aliran Dana saat Calonkan Bupati Malang
Sebanyak 10 saksi itu berasal dari Pemkot Batu, hingga notaris. Sejauh ini, pihaknya sudah mendapati bukti permulaan yang cukup kuat. Sehingga beberapa waktu lalu statusnya dinaikan menjadi penyidikan. Setelah memanggil sepuluh orang saksi, Jaksa berencana akan memanggil sejumlah orang lagi untuk dimintai keterangan.
Sementara itu, Kejari Kota Batu sudah menaikan status penyelidikan menjadi penyidikan pada 17 Januari 2022 lalu. Dengan peningkatan tahapan dari penyelidikan menjadi penyidikan ini ditengarai ditemukannya bukti permulaan yang cukup adanya peristiwa dugaan tindak pidana korupsi.
“Peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan tersebut setelah melalui forum ekspos (gelar perkara) atas hasil penyelidikan,” tambah Supriyanto.
Berdasarkan forum ekspos tersebut, semua penyelidik sepakat untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Batu No : Print-01/M.5.44/Fd.1/01/2022 tanggal 17 Januari 2022.
Baca Juga : Wow... Tahun 2020 Dana APBD Rp 49 Miliar Diduga Jadi Bancakan Oknum Pejabat Pemprov Jatim
Setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan tersebut, tim penyidik segera melakukan tindakan penyidikan dengan memanggil para saksi dan ahli, termasuk mempelajari surat dan barang bukti.
