JATIMTIMES - Beredarnya isu penundaan Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahap dua tahun 2022 di Kabupaten Bangkalan, membuat sejumlah pemuda Kabupaten Bangkalan mendatangi kantor DPRD Bangkalan.
Kedatangan sejumlah pemuda yang mengatasnamakan persatuan masyarakat peduli demokrasi (PMPD) ke kantor legislatif itu, meminta agar anggota legislatif tidak mendzolimi demokrasi tingkat desa dengan adanya isu penundaan Pilkades serentak tahun 2022 ini.
Baca Juga : Dilaksanakan di 121 Titik se-Jatim, Kapolda Pantau Langsung Vaksinasi di Pamekasan
"Kami datang ke sini meminta kepada legislatif, untuk mengontrol kebijakan Bupati, khususnya soal Pilkades serentak tahap dua ini, jangan sampai ditunda," ungkap Imam Pantor, koordinator audiensi PMPD usai beraudiensi di kantor DPRD Bangkalan, Rabu (19/1/2022).
Dia menegaskan, jika pilkades ini ditunda, akan berdampak buruk terhadap masyarakat dan juga terhadap demokrasi di Bangkalan. Sebab, saat ini indeks demokrasi di Bangkalan sudah mulai naik. "Jika pilkades tahun 2022 ini ditunda, maka akan berdampak buruk terhadap demokrasi yang sudah mulai membaik ini," kata dia.
Oleh sebab itu, dia meminta kepada legislatif dan Bupati Bangkalan untuk sama-sama jangan abai dengan pilkades tahap dua ini, intinya harus tetap berlanjut jangan sampai ada penundaan. "Intinya, kami tekankan jangan sampai dzholimi masyarakat untuk menunda Pilkades tahap dua tahun 2022 ini," tegasnya.
Menanggapi itu, wakil ketua DPRD Bangkalan Khotib Marzuki mengatakan, untuk tahun 2022 ini pihak legislatif sudah mengesahkan anggaran pilkades serentak tahap kedua ini. "Berangkat dari itu, kita di DPRD ini tidak pernah berpikiran kalau Pilkades ini akan ditunda," sangkal Khotib wakil ketua dari fraksi PKB ini.
Baca Juga : 10 Ketua DPC Definitif Siap Beri Rekom ke Emil Dardak pada Musda Demokrat Jatim
Bahkan, perihal adanya isu penundaan Pilkades ini, dia menyebutnya itu hanya rumor saja, karena pihaknya sampai saat ini belum pernah melakukan komunikasi apapun terhadap Bupati, apalagi perihal penundaan pilkades. "Nah ini isunya dari mana, kok langsung ada penundaan Pilkades, wong kita saja belum ada komunikasi apa-apa dengan Bupati, baru kalau di Kabupaten Sampang, di sana memang ada penundaan," kata dia.
Saat ditanya, kalau memang tidak ada penundaan, kapan di Bangkalan pastinya Pilkades serentak tahap dua ini, dia mengaku masih ingin berganya kepada Bupati, kenapa sejauh ini masih belum ditentukan pelaksanaan Pilkades tahap dua ini. "Nanti akan kami tanyakan ke pak Bupati, kepana kok belum ada jadwal untuk pilkades tahap dua ini, dan apa kendalanya," sahutnya dihadapan wartawan. Sementara untuk anggaran yang sudah disahkan oleh pihak legislatif, pihaknya mengaku anggaran untuk Pilkades Serentak tahap dua tahun 2022 sekitar Rp 14 Miliar.
