JATIMTIMES - Komisi II DPRD Banyuwangi berharap penetapan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B ) benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Banyuwangi bukan sebaliknya malah menjadi bumerang.
Sehingga membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian karena maksud dan tujuannya untuk kedaulatan pangan dan ketahanan pangan masyarakat Banyuwangi secara khusus dan secara nasional pada umumnya.
Baca Juga : Anggota DPR Apresiasi Sasak Gantung Terpadu Sebagai Destinasi Wisata Desa Berdaya
Pernyataan tersebut disampaikan Hj. Siti Mafrochatin Ni’mah, Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi kepada sejumlah wartawan usai dengar pendapat yang diajukan Komunitas Samudra Banyuwangi di gedung dewan pada Kamis (06/01/2022).
Hj. Ni’mah menuturkan pihaknya tidak bermaksud untuk memperlambat untuk mengesahkan bahkan inginnya juga cepat. Tetapi karena waktu itu arahan dari kementerian pusat maupun Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur juga harus by name by addres.
Dan dalam pertemuan disampaikan bahwa mungkin ada pendampingan dari Pokja Provinsi Jatim dan tim dari kementerian bahkan ada surat edaran atau petunjuk baru yang itu bisa melalui kawasan.
”Kami dari pansus memiliki pemahaman kalau namanya kawasan dengan lahan sudah berbeda. Harapan kami kalau lahan harus jelas identitas pemiliknya sehingga sampai kapanpun pada saat penetapan,” jelas politisi asal PKB Banyuwangi itu.
Komunitas Samudra Banyuwangi meminta percepatan karena dengan adanya kecurigaan dan kekhawatiran sekaligus adanya beberapa kasus yang mungkin terjadi di masyarakat yang saya sendiri juga belum tahu di lapangan seperti apa tadi.
Selanjutnya Hj. Ni’mah menuturkan sistem kerja yang digunakan dewan semuanya memakai dasar keilmuan akademis dan memakai alat-alat tertentu untuk citra satelit penentuan lahan-lahan sehingga ada sinkronisasi data luasan lahan antara kementerian dengan yang di daerah.
Sementara M. Khoiri, Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi menyatakan proses pembahasan LP2B dalam tahap finalisasi. Tim Pokja Kabupaten Banyuwangi pada minggu depan akan melakukan koordinasi dan sinkronisasi RTRW dengan Kementrian Pertanian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Baca Juga : Libur Nataru, PT KAI DAOP 7 Madiun Layani 285.412 Penumpang
Menurut dia dalam perkembangan terbaru ada pemberlakuan SK Luas Sawah Dilindungi (LSD). Pada awalnya perbedaan penepatan luas sementara antara LP2B Banyuwangi dengan Kementerian ATR/BPN.
Kementrian ATR/BPN menetapkan luasan 66 ribu hektar, sedangkan LP2B Banyuwangi menyiapkan sekitar 55 ribu hektar. ”Kami terus bekerja keras melakukan sinkronisasi hampir satu bulan dan hampir selesai. Sesuai dengan target mudah-mudahan pada tahun 2022 Kabupaten Banyuwangi memiliki Perda LP2B,” jelas M. Khoiri.
Sementara Andi Purnama, Juru Bicara Komunitas Samudra Banyuwangi mengungkapkan keinginan untuk mengadakan hearing karena ini mengetahui progres pembahasan Raperda LP2B Banyuwangi yang dilakukan sekitar lima tahun tetapi belum tuntas.
Dia berharap Perda LP2B yang akan ditetapkan secepatnya tuntas karena hal tersebut menyangkut ketahanan pangan dan kedaulatan pangan yang mendukung stok pangan nasional. “Kami mendorong supaya Perda LP2B di Banyuwangi sebera ditetapkan dengan tidak menciptakan friksi-friksi di masa mendatang,” pungkas Andi.
