JATIMTIMES – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Jember 2021 terancam memecahkan rekor pemerintahan sebelumnya. Di mana, SiLPA 2020 mencapai Rp. 842,99 miliar akan terpecahkan rekornya di era Pemerintahan Bupati Hendy Siswanto-Wabup MB Firjaun Barlaman yang diprediksi mencapai Rp 1 triliun lebih.
Hal ini disampaikan oleh juru bicara Partai Demokrasi Indonesai Perjuangan (PDI P) Widarto dalam acara refleksi tahun 2021 yang digelar Sabtu (1/1/2022) di Kantor DPPC PDI Perjuangan Jember. Menurut Widarto, perencanaan yang buruk dan konsolidasi birokrasi yang tidak baik menjadi penyebab tidak terserapnya anggaran secara maksimal.
Baca Juga : Membaik, Pengunjung Hotel saat Tahun Baru di Kota Batu Capai 70 Persen
“Ada beberapa catatan yang kami berikan untuk Pemkab Jember pada 2021. Di mana, perkiraan kami SiLPA 2021 ada kemungkinan mencapai Rp 1 triliun lebih. Padahal SiLPA 2020 Rp 800 miliar lebih, sudah kami anggap sebagai SiLPA tertinggi ternyata ada rekor lain yang memecahkannya,” ujar Widarto.
Tidak hanya itu, catatan lainnya yang dikritisi oleh partai gambar kepala banteng dengan moncong putih ini adalah meningkatnya angka kemiskinan. Catatan PDI P angka kemiskinan di Kabupaten Jember mengalami kenaikan 0,32 persen, yakni mencapai 10,41 persen. Begitu juga dengan pengangguran yang saat ini naik 0,31 persen menjadi 70 ribu orang.
“Padahal anggaran tersebut sangat dinanti oleh rakyat, terlebih dimasa pandemi seperti saat ini. Seharusnya penyerapan anggaran bisa maksimal. APBD 2021 juga ada walau ada keterlambatan. Hal ini menunjukkan jika pemerintahan saat ini terbilang buruk,” ujar Widarto.
Hal lain yang menjadi catatan PDI Perjuangan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2025 yang disahkan tidak tepat waktu. “Hal lain adalah RPJMD 2021-2025 yang tidak disahkan tepat waktu. Hal ini dikarenakan bupati (eksekutif) terlambat dalam menyerahkan Rancangan Awal RPJMD. Ini mengakibatkan terlambatnya pembahasan tahapan RPJMD. Keterlambatan ini mengakibatkan kualitas RPJMD Kabupaten Jember ini patut dipertanyakan. Banyak ketidaksinkronan antara peta permasalahan dengan solusi dan program prioritasnya," jelasnya.
Begitu juga dengan P-APBD 2021 yang ditolak oleh Gubernur Jatim juga disebabkan adanya keterlambatan. Di mana, permohonan perpanjangan waktu yang diajukan ke Gubernur tidak disetujui.
"Padahal, sejak awal PDI Perjuangan Jember termasuk melalui Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember telah mengingatkan akan potensi keterlambatan ini. Keterlambatan ini juga berdampak pada pemakaian perkada untuk P-APBD 2021 dengan segala keterbatasannya. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab tingginya SiLPA 2021," ucapnya.
Baca Juga : Puan Maharani Salurkan Ribuan Paket Sembako untuk Warga Pamekasan
Sebagai Kepala Daerah, bupati juga dinilai sering melontarkan program-program yang memang tidak akseptabel sehingga sulit untuk direalisasikan. Baik dari sisi kemampuan anggaran maupun secara peraturan perundang-undangan, diantaranya rencana pemindahan kantor pemerintah Kabupaten Jember dan Kantor DPRD Kabupaten Jember, pendirian pabrik pupuk, one way jalur Mangli-Alun-Alun, Pelabuhan di Getem dan lain-lain.
"Belum lagi bermasalahnya beberapa program seperti honor pemakaman korban Covid-19 yang mencantumkan juga nama bupati. Juga janji bupati pada saat kampanye soal penyelesaian masalah pupuk bagi petani," sebutnya.
Kemudian terkait soal vaksinasi yang sampai akhir tahun baru mencapai 60 persen, dikarenakan Pemkab Jember terlambat di penanganan awal. "Lambat penanganan di awal membuat capaian vaksinasi di Jember masih rendah. Kami lebih mengapresiasi peran serta ormas, TNI, Polri dan kelompok-kelompok masyarakat yang berperan aktif untuk mengejar keterlambatan vaksinasi ini," pungkasnya.
