JATIMTIMES - Keberhasilan Kabupaten Blitar dalam menangani permukiman kumuh terus dilanjutkan. Kelanjutan penanganan permukiman kumuh diantaranya dibahas dalam Lokakarya Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang digelar Tim KOTAKU Kabupaten Blitar. Lokakarya digelar secara daring selama dua hari pada 21-22 Desember 2021.
Ada beberapa bahasan yang dibahas tuntas dalam lokakarya ini. Diantaranya Lokakarya kali ini fokus pada beberapa bahasan. Diantaranya kebijakan Program KOTAKu terkait implementasi pengurangan kumuh kawasan permukiman dan gerakan kolaborasi. Kemudian perwujudan peran fungsi nahkoda daerah yang dilaksanakan melalui fungsi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta Forum PKP nya. Serta Output Outcome Kegiatan Padat Karya melalui Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM).
Baca Juga : Sekda Ajak Masyarakat Promosikan Potensi Kabupaten Malang Lewat Lomba TikTok HUT ke-1261
Lokakarya KOTAKU Kabupaten Blitar diikuti lebih dari 80 partisipan. Peserta terdiri dari unsur Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Kesehatan (Dinkes), BPBD, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Perguruan Tinggi, Insan pers, serta BKM se Kabupaten Blitar. Lokakarya dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar, Adi Andaka.
Dalam kesempatan ini, Adi Andaka menyampaikan bahwa Program KOTAKU merupakan program strategis nasional dari Kementrian PUPR yang mendukung kebijakan akan upaya terciptanya kawasan permukiman yang layak huni sebagaimana amanh UU No 1/2011. Selama perjalananya, program KOTAKU telah berkontribusi besar dalam kebijakan nasional dalam masa pandemic Covid-19.
“Program ini adalah program padat karya dengan sistem atau model bantuan pemerintah untuk masyarakat (BPM) yang dilaksanakan secara swakelola masyarakat,” kata Adi.
Adi menambahkan, program KOTAKU di Kabupaten Blitar mendapat dukungan penuh dari Pemkab Blitar. Dukungan ini tertuang dalam SK Bupati No.188/334/409.012/KPTS/2016 tentang Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Blitar melalui APBD II Kabupaten Blitar serta APBD I Provinsi Jawa Timur.
“Komitmen kolaborasi pengurangan kumuh permukiman ini terbangun sejak Program KOTAKU berjalan di Kabupaten Blitar sebagaimana komitmen awal Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dalam menjawab penetapan lokasi alokasi kegiatan Program KOTAKU. Terlepas dari hal itu Pemkab Blitar juga telah merevitalisasi SK.POKJA PKP, meyusun DED kawasan permukiman prioritas dan pendataan kawasan perkotaan prioritas. Pemkab Blitar juga melakukan review dokumen RP2KPKP menjadi RP2KPKPK,” paparnya.
Lebih lanjut, Adi menyampaikan, program KOTAKU memiliki sejumlah tujuan. Diantaranya sebagai upaya menurunkan luasan permukiman kumuh, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pemenuhan layanan infrastruktur dasar umum pendukung perekonomian dengan pola padat karya.
Program ini juga menyusun rencana peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan RPJMD, terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) beserta FORUM PKP nya. Serta terlaksananya aturan bersama atau regulasi sebagai upaya perubahan perilaku masyarakat dalam pola hidup bersih sehat dalam rangka pencegahan penurunan kualitas permukiman.
“Dengan demikian dalam rangka mewujudkan visi terciptanya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni serta produktif juga berkarakter tidak cukup hanya dengan mengandalkan bantuan Pemerintah. Namun lebih pada bagaimana gerakan kolaborasi dalam kemandirian serta mereplikasikan sebuah program peningkatan kualitas kawasan permukiman dari komunitas masyarakat itu sendiri sebagai subyek utama yang bermukim juga beraktifitas pada lingkungan hunian yang ada,” imbuh Adi.
Banyak paparan menarik yang disampaikan dalam lokakarya ini. Diantaranya materi hari kedua yang disampaikan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ochtadi. Dalam paparanya Ochtadi menyampaikan materi terkait dengan peran dan fungsi Pokja PKP serta Forum PKP.
“Forum (PKP) adalah wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP. Forum ini untuk mendorong agar hal-hal yang menyangkut Pengembangan PKP bisa berjalan Optimal,” imbuhnya.
Baca Juga : Mantan Bek Tangguh Arema Prediksi Indonesia Menang Tipis Atas Singapura
Banyak paparan menarik yang disampaikan dalam lokakarya ini. Diantaranya materi hari kedua yang disampaikan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ochtadi. Dalam paparanya Ochtadi menyampaikan materi terkait dengan peran dan fungsi Pokja PKP serta Forum PKP.
“Forum (PKP) adalah wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP. Forum ini untuk mendorong agar hal-hal yang menyangkut Pengembangan PKP bisa berjalan Optimal,” imbuhnya.
Sementara itu, Asisten Kota Mandiri sebagai Koordinator Program KOTAKU Kabupaten Blitar, Heri Purwanto, menegaskan sejak SK Kumuh Kabupaten Blitar dikeluarkan, Program KOTAKU baik dari dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) maupun APBD Kabupaten Blitar sejak Tahun 2016 menuai capaian keberhasilan . Program KOTAKU telah mampu mengurangi tingkat kekumuhan di Kabupaten Blitar secara makro dari 919,58 Ha menjadi kurang lebih 157 Ha.
“Capaian ini merupakan kontribusi nyata yang telah dilakukan dalam upaya pengurangan kumuh permukiman yang ada. Maka dari itu gerakan kolaborasi yang ditanamkan dalam substansi Program KOTAKU ini wajib didukung serta direplikasikan menjadi sebuah program mandiri daerah dalam rangka percepatan perwujudan Kota/Kabupaten layak huni dan produktif sesuai dengan mandate SDG’s,” terangnya.
Sekedar diketahui, sebelum dimulainya lokakarya secara daring dihari kedua, Tim KOTAKU Kabupaten Blitar melaksanakan kegiatan bersama Bupati Blitar Rini Syarifah. Dalam kegiatan ini Bupati yang akrab disapa Mak Rini meresmikan hasil dari kegiatan program KOTAKU di Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro. Adapun yang diresmikan oleh bupati adalah jalan paving 3D dan drainase ramah lingkungan dengan total anggaran Rp 1 miliar.
Dalam kesempatan ini, Bupati Blitar Rini Syarifah menyampaikan dukunganya terhadap program KOTAKU. Dirinya juga ingin agar program yang bagus ini kedepan terus berlanjut. Tak hanya itu, orang nomor satu di Kabupaten Blitar juga menyampaikan apresiasi dengan prestasi BPM KOTAKU Kabupaten Blitar yang di tahun 2021 ini mendapat penghargaan sebagai yang terbaik di Jawa Timur.
Kinerja KOTAKU Kabupaten Blitar di bawah kepemimpinan Heru Purwanto memang patut diacungi jempol. Program dan kinerja yang bagus membuat KOTAKU Kabupaten Blitar menjadi percontohan pelaksanaan program KOTAKU di Jawa Timur.
“Kegiatan Lokakarya Kotaku yang sudah berjalan ini saya beri apresiasi. Lokakarya ini memberikan wacana dalam penataan pengembangan perumahan kawasan permukiman di Kabupaten Blitar,” pungkas Mak Rini.
