JATIMTIMES - Pandemi covid-19 telah memengaruhi perekonomian berbagai negara di dunia, termasuk perekonomian Indonesia. Pandemi yang berlangsung sejak awal tahun 2020 itu berdampak terhadap perekonomian, baik rumah tangga, UMKM, korporasi, serta pelaku ekonomi lainnya.
“Kita bersyukur bahwa pandemi telah terkendali saat ini. Berbagai kebijakan pemulihan ekonomi sudah berada di jalur yang benar sehingga perekonomian Indonesia dapat tumbuh positif. Semoga pada kuartal IV tahun ini dapat tercapai sekitar 3,7% hingga 4,0%,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam the 2021 Annual Summit of the Partnership for Australia-Indonesia Research, Selasa (7/12/2021).
Baca Juga : Turun ke Lokasi Bencana Semeru, Wakil Ketua DPRD Jatim Tunjukkan Power of Emak-Emak
Airlangga juga mengungkapkan bahwa sektor bisnis diharapkan juga akan ikut pulih. Beberapa sektor penting seperti manufaktur, pertambangan, dan perkebunan telah pulih lebih awal.
Sedangkan sektor pertanian dan real estate juga menunjukkan ketangguhannya di masa pandemi covid-19. “Jika momentum ini bisa kita pertahankan, kita harapkan ekonomi Indonesia akan terus tumbuh sebesar 5,2% di tahun 2022,” imbuh Airlangga.
Pandemi covid-19 telah menciptakan tantangan besar dalam mengatasi meningkatnya pengangguran. Pada Agustus 2020, pandemi mengakibatkan sekitar 29,12 juta orang atau 14,28% penduduk usia kerja dikategorikan menganggur, tidak bekerja sementara, tidak masuk angkatan kerja, dan bekerja dengan pengurangan jam kerja.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satu strategi yang dilakukan adalah memanfaatkan Program Kartu Prakerja. Program ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi secara online.
Tujuan lain dari program ini yakni untuk menjaga daya beli masyarakat yang terkena dampak melalui bantuan sosial. Penerima Program Kartu Prakerja umumnya adalah pekerja muda berusia 18 sampai dengan 35 tahun dengan tingkat pendidikan SLTA ke bawah.
Kartu Prakerja juga mencakup seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan yang memiliki lebih dari satu tanggungan di daerah tertinggal.
Hingga akhir November 2021, sedikitnya telah tercatat 78 juta pendaftar online Program Kartu Prakerja. Sementara, sejak tahun 2020 jumlah penerima manfaat sebanyak 11,4 juta orang dengan total insentif yang disalurkan sebesar Rp 25,1 triliun.
Dalam hal pemulihan ekonomi, survei evaluasi Program Kartu Prakerja menunjukkan bahwa setelah terdaftar dan mengikuti program ini, jumlah penerima manfaat yang menganggur menurun dari 56% menjadi 39,8%. Selain itu, insentif yang diterima setelah pelatihan selesai juga meningkatkan daya beli, serta menciptakan lapangan kerja dan kewirausahaan melalui UMKM.
Baca Juga : Jelang Tutup Tahun, Kunjungan Wisatawan di Kota Batu Capai 1,45 Juta
Bagi UMKM yang terdampak oleh pandemi Covid-9, pemerintah telah mencanangkan berbagai program kebijakan untuk mendukung dan memberdayakan UMKM agar dapat bertahan di tengah pandemi covid-19.
Serangkaian program perlindungan sosial juga telah dilakukan pemerintah. Antara lain Kartu Indonesia Pintar Perguruan Tinggi, Program Indonesia Pintar, Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima Bantuan Iuran, Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial Tunai, dan Kartu Sembako.
Selain pandemi covid-19, Pemerintah Indonesia juga melihat isu ketahanan pangan sebagai salah satu isu penting yang harus ditangani untuk memiliki ekonomi yang berkelanjutan dan tangguh. Pemerintah telah menetapkan sistem pangan nasional untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan guna memenuhi kebutuhan nasional.
Sistem tersebut bertujuan untuk memenuhi lima tujuan penting. Yakni produksi dalam negeri yang berkelanjutan dan ketersediaan untuk memenuhi permintaan pangan yang berkualitas dan aman, lingkungan yang kondusif untuk pengembangan pangan lokal, stabilisasi akses pangan, penguatan korporasi petani dan efisiensi distribusi pangan, serta bantuan pangan untuk rumah tangga dalam mengatasi kerawanan pangan.
Penerapan teknologi dalam produksi, distribusi, dan konsumsi wajib dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas setiap proses dalam memproduksi pangan. Program prioritas Indonesia di sektor pertanian antara lain stabilisasi harga, peternakan terintegrasi, intensifikasi pertanian dan alih fungsi lahan yang terkendali.
Menko Airlangga sangat berharap pertemuan ini dapat memberikan rekomendasi sekaligus solusi bagi kebijakan Pemerintah. “Saya sangat mengharapkan hasil atau rekomendasi dari kajian-kajian, khususnya upaya bersama untuk reset, restore, dan reboot perekonomian serta menyelesaikan masalah kesehatan,” tutup Airlangga.
