JATIMTIMES - Banjir yang terjadi di Kepanjen, Kabupaten Malang pada pekan lalu, sudah selayaknya menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Bukan hanya bagi pemerintah saja, melainkan juga bagi masyarakat luas.
Lembaga Konservasi Sahabat Alam Indonesia (SALAM) mengatakan, tidak dipungkiri yang menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir adalah kondisi keberlangsungan lingkungan yang dinilai memprihatinkan. Salah satunya di wilayah hulu, yang beberapa pekan lalu menyebabkan banjir bandang hebat di wilayah Malang Raya.
Baca Juga : Baru Menikah, Pemuda ini Nekat Loncat dari Jembatan dan Begini Akhirnya
Namun menurut Founder SALAM Andik Syaifudin, Kota Malang dan Kabupaten Malang yang termasuk di wilayah hilir, bukan berarti harus berdiam saja dengan kondisi tersebut. Artinya sebagai kawasan hilir, beberapa hal tetap perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya bencana yang semakin meluas.
"Kalau banjir yang kemarin di Kepanjen, itu mungkin karena intensitas hujan yang turun cukup tinggi. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang bisa dilakukan sebagai antisipasi," ujar Andik, Senin (22/11/2021).
Menurutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai antisipasi agar banjir serupa tidak kembali terjadi. Seperti normalisasi beberapa aliran sungai dan juga penguatan regulasi tentang rencana pembangunan. Pasalnya, kawasan ibukota Kabupaten Malang, Kepanjen diprediksi bakal menjadi salah satu pusat perekonomian. Dan hal itu juga akan diikuti dengan rencana pembangunan dengan pertumbuhan penduduknya.
"Misalnya bangunan, penguatan regulasi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) nya harus diperkuat. Tapi ini bukan pemerintah saja, masyarakat juga perlu," imbuh Andik.
Selain hal itu, normalisasi beberapa aliran sungai juga perlu dilakukan. Sebab, akibat bencana banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu, kemungkinan ada beberapa material yang ikut terbawa. Apalagi, ada beberapa aliran sungai yang ketinggiannya lebih tinggi dari permukaan jalan.
"Ada pendangkalan sungai, itu pasti. Makanya perlu dikeruk atau normalisasi. Beberapa sungai itu ada yang posisinya lebih tinggi. Saat ada fenomena La Nina dengan hujan yang intensitasnya cukup tinggi, tentu yang dikhawatirkan luapan airnya," terang Andik.
Baca Juga : Pesan Sepeda via Online yang Datang Malah Batu Bata
Dalam hal ini, menurutnya masyarakat bersama pemerintah sudah harus mulai khawatir. Setidaknya ada langkah antisipasi yang perlu dilakukan mencegah terjadinya bencana yang kemungkinan bisa berakibat lebih buruk.
"Harus ada rencana jangka panjang. Kalau tidak diperhatikan serius dari sekarang, kemungkinan lima tahun ke depan bisa lebih parah. Setiap tahun yang pertumbuhan manusia ini kan ada. Bangunan-bangunan juga bertambah. Salah satunya harus ada penguatan regulasi," pungkas Andik.
Bukan hanya pemerintah, keterlibatan semua pihak juga diperlukan. Seperti masyarakat, Non Governmental Organization (NGO), CSO, CO dan akademisi dan pihak swasta.
"Masyarakat masih banyak yang buang sampah sembarangan, mendirikan bangunan di sepadan sungai, saluran got ditutup jadi tidak ada resapan. Hujan karena faktor alam. Pemerintah regulasi lemah, minimnya normalisasi sungai, lemah kontrol terkait sanitasi dan resapan. Dan ada beberapa NGO, CSO dan CO hanya sibuk menyalahkan pemerintah tanpa memberi solusi atau berkontribusi. Itu semua saling berhubungan," pungkas Andik.
