JATIMTIMES - Presiden Jokowi menghela nafas saat memberikan pengarahan kepada Komisaris dan Direksi Pertamina dan PLN perihal penugasan dan investasi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta arahan inovasi transisi energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) yang diembankan kedua perusahan plat merah tersebut.
Dalam arahan Presiden Jokowi diikuti Menteri BUMN, Komisaris, Direksi Perusahan Pertamina dan PLN. Jokowi menyampaikan perihal penugasan oleh negara kepada para petinggi BUMN artinya kepentingan negara ada. sehingga para pejabat BUMN harus bisa menjaga tata kelola dari setiap penugasan yang diemban.
Baca Juga : DPRD Kota Malang Rencana Dorong Pemkot Malang Masifkan Penghijauan
"PLN dan Pertamina harus menjaga tata kelola dari setiap penugasan yang ada. Jangan numpang penugasan menjadikan profesionalisme hilang. Ini harus dihindari karena ini titik kelemahan BUMN," ujar Jokowi pada pengarahan kepada Komisaris dan Direksi Pertamina dan PLN di kanal youtube sekretaris presiden, Sabtu (20/11/2021).
Perihal investasi Jokowi menilai Pertamina maupun PLN terbuka kesempatan lebar dan banyak yang mengantre untuk menjadi investor. Namun kendala ruwetnya birokrasi dan tataran BUMN itu sendiri menjadikan kesempatan investasi tersebut kandas di tengah jalan.
"Saya kadang - kadang pengen marah untuk sesuatu yang saya tahu, tapi kok sulit dilakukan sesuatu yang gampang tapi nggak jalan- jalan. Posisi ini harus terus diperbaiki dengan profesionalisme dan harus dihitung konsekuensinya," imbuhnya.
Jokowi mencontohkan tersendatnya kilang minyak oleh Rosneft yang punya nilai investasi Rp 168 triliun dan baru realisasi 5,8 persen. Bahkan kabar terakhir, beralasan minta kereta api, minta jalan tol yang baru mulai terserap berapa persen.
"5 persen belum ada. Tidak ada masalah memang fasilitas seperti itu pemerintah yang bangun. Problemnya kita di zona nyaman rutinitas yang harus dihilangkan. Nggak zaman comvert zone," tandasnya.
Selain Rosneft Tuban di dekatnya juga berdiri perusahan TPPI yang nilai investasi 3,8 miliar $ dollar, juga sudah bertahun- tahun belum jalan - jalan atau berjalan di tempat. Tender sudah dua kali bolak balik diulang - ulang dan progesnya oleh Jokowi diakui dirinya mengikuti perkembangan tersebut.
Baca Juga : Bermisi Majukan Desa, DPC PA GMNI Tuban Dilantik di Desa
"2014 setelah dilantik saya langsung ke TPPI Tuban subtitusi barang impor di situ semua. Kalau barang (TPPI) ini jadi, banyak barang impor yang akan hilang Petrokimia dan turunan-nya," sambungnya.
"Negara kepengennya neraca transaksi berjalan baik. Neraca perdagangan baik, impor nggak banyak, karena kita bisa produksi sendiri, karena kita punya industrinya, kita punya mesinnya. Kita punya bahan bakunya, kok nggak kita lakukan. Malah impor! Itu Lo yang saya sedih," pintanya.
Bahkan, Jokowi menyebutkan pemerintah memiliki strategi rencana besar sebuah negara yang harus diwujudkan dalam tujuan dicita - citakan bersama. itu sebabnya, pentingnya berjalan antara kepentingan profesionalisme, kepentingan negara, dan kepentingan perusahaan beriringan.
"Saudara - saudara adalah masih dalam lingkup BUMN artinya kepentingan negara-nya ada. Meski pun profesionalisme untuk keuntungannya agar lebih baik "nya". Tapi masih ada beban penugasan negara di Pertamina dan PLN," tegasnya. (*)
