JATIMTIMES - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Jatim) mengisyaratkan agar pelaksanaan Muktamar NU dimajukan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua PWNU Jatim Ahmad Fahrur Rozi atau yang akrab disapa Gus Fahrur. Dirinya mengaku tidak sepakat apabila pelaksanaan Muktamar NU diundur. Bahkan, pihaknya ingin pelaksanaannya dapat dimajukan.
“Kalau sinyal dari teman-teman PWNU Jawa Timur, justru kami lebih sepakat apabila dimajukan. Bukan diundur,” ungkap Gus Fahrur saat dikonfirmasi, Kamis (18/11/2021).
Baca Juga : Tersangkut Isu Match Fixing, Manajemen Persema Malang Angkat Bicara
Sebelumnya, kabar mengejutkan datang dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini yang mengatakan, pelaksanaan Muktamar NU ke-34 yang akan dihelat di Lampung 23-25 Desember mendatang akan diundur.
Menurut mantan Politisi PKB itu, alasan mundurnya pelaksanaan Muktamar Ormas berlogo bintang sembilan itu seiring diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 se-Indonesia oleh pemerintah, pada libur Natal dan Tahun Baru 2022 mendatang.
Tapi, pernyataan ini pun berbalas pertanyaan. Sebab, jika pandemi Covid-19 menjadi alasan, apabila diundur maka pastinya akan lebih parah dibanding saat ini. “Kalau diundur apa (kondisinya) tidak lebih parah?,” tanya Gus Fahrur.
Akan tetapi, Pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 1 Bululawang Kabupaten Malang itu mengaku secara institusi PWNU Jawa Timur masih menunggu keputusan dari Rais Am PBNU.
“Jadi keputusan tertinggi dalam NU adalah Rais Am. Kalau statemen Sekjen belum tentu menjadi keputusan PBNU,” pungkas Gus Fahrur.
Baca Juga : Bangunan Bekas Pasar Besar Kota Batu Dilelang Setengah Miliar, Berminat?
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini menyampaikan bahwa pelaksanaan Muktamar NU ke-34 diundur akibat diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 se-Indonesia.
Namun, pihaknya belum memastikan sampai kapan pelaksanaan Muktamar NU itu diundur. Menurutnya, PBNU sedang melakukan pembahasan terkait pelaksanaan muktamar tersebut.
