JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah menyisihkan sejumlah anggarannya yang akan dipergunakan untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dalam PEN nantinya akan terdapat beberapa program yang bertujuan untuk membangkitkan ekonomi daerah yang lesu karena pandemi Covid-19.
Salah satu muaranya, kegiatan yang ada di dalam PEN tersebut juga dimaksudkan untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Malang. Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, dana hasil pemotongan dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) itu selamanya fungsinya tidak bisa diubah.
Semuanya harus terserap untuk upaya pemulihan ekonomi di Bumi Kanjuruhan. Pada tahun 2021 ini, Pemkab Malang menyiapkan anggaran sebesar Rp 362 miliar untuk PEN.
Dari anggaran tersebut, anggaran yang bisa digunakan untuk menumbuhkan perekonomian warga melalui jalan atau fasilitas lainnya sebesar Rp 213 miliar.
"Dana PEN ini tidak bisa diotak-atik, karena ini sudah terkunci. Walaupun BTT (Belanja Tidak Terduga) kami kurang terkait dengan penanganan covid, PEN ini tidak bisa diubah, karena di kunci dari pusat, sehingga program PEN ini harus dilakukan," tegas Wahyu.
Mantan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang itu menambahkan, alur penggunaan dana PEN ini, diserahkan kepada beberapa OPD yang bertanggungjawab.
Sementara itu, Pemkab Malang sendiri saat ini berperan untuk melakukan monitoring terkait realisasi pelaksanaan PEN di tiap OPD. Baik pada program infrastruktur, ataupun program-program untuk peningkatan kapasitas SDM.
Baca Juga : Menko Airlangga Ajak Calon Investor Investasi KEK di Forum Bisnis Dubai Expo 2021
"PEN ini kan banyak, infrastruktur, juga termasuk PEN, kemudian sektor pertanian, UMKM, perindustrian dan perdagangan, peternakan, perikanan, itu juga termasuk," pungkas Wahyu.
Sebagai informasi, pada tahun 2019 lalu angka kemiskinan di daerah dengan 33 Kecamatan ini sejumlah 9,47 persen dari total 2,65 juta penduduk, atau sekitar 246 ribu jiwa.
Sedangkan akibat pandemi Covid-19 sejak tahun 2020, angka tersebut naik menjadi 10,15 persen atau menjadi 265 ribu jiwa. Itu artinya, jika dikalkulasi, angka kemiskinan di Kabupaten Malang kurang lebih bertambah sebesar 18 ribu jiwa sepanjang tahun 2020.
