JATIMTIMES - Di tengah pandemi Covid-19, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur membeli baju seragam baru dengan harga yang fantastis.
Diketahui, Sekertariat DPRD Kabupaten Pamekasan tengah melakukan pengadaan pakaian Dinas Harian (PDH) dan pakaian sipil harian (PSH) DPRD Pamekasan tersebut senilai Rp 217 juta.
Baca Juga : Mahasiswa di Gresik Hajar Tetangga Hingga Babak Belur
Pengadaan pakaian baru dengan jumlah 90 stel tersebut diperuntukkan bagi 45 anggota legislatif dan masing-masing mendapatkan 2 stel.
Sedangkan untuk spesifikasi pakaian yang dibuat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan tahun 2021.
Bahkan pengadaan pakaian DPRD itu dianggarkan setiap tahun yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
Menanggapi hal itu, Ketua Pergerakan Mahasiswa Madura (Prahara) Haidar Ansori mengaku heran lantaran anggaran yang diperuntukkan hanya untuk pembuatan seragam anggota DPRD Pamekasan itu dianggap terlalu berlebihan.
"Saat ini masyarakat di Pamekasan tengah kesulitan dari segi perekonomian, namun wakil rakyatnya sendiri hanya untuk pembuatan baju baru harus mengeluarkan anggaran yang cukup besar," kata Haidar, Selasa (02/11/2021)
Sehingga pihaknya beranggapan pengadaan seragam anggota DPRD Pamekasan itu hanya buang-buang anggaran.
Baca Juga : Pastikan Ketersediaan Pupuk di Pamekasan Aman, Kadis DKPP Sidak Gudang dan Distributor Pupuk
"Lebih baik anggaran sebesar itu diperuntukkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19," tutupnya.
Sementara itu, Sekretariat DPRD Pamekasan Masrukin saat dimintai keterangan perihal pembuatan baju seragam anggota DPRD Pamekasan itu terkesan ditutup-tutupi.
Bahkan beberapa kali dimintai keterangan lewat WhatsApp hanya dibaca tanpa ada balasan apapun.
