JATIMTIMES - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemilihan umum. Tujuannya, untuk menyampaikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Baik pemilihan kepala daerah (Pilkada) atau pemilihan legislatif (Pileg).
Kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin, namun pihaknya ingin mengoptimalkan fungsinya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap gelaran pertemuan. Apalagi, kegiatan tersebut baru dapat dilakukan setelah ada kelonggaran aturan terkait pembatasan pada PPKM.
Baca Juga : Tak Ingin Kecolongan, Pemkab Malang Masif Sosialisaskan Gempur Rokok Ilegal
"Kegiatan rutin saja. Tapi memang baru dapat dilakukan sambil menunggu level 3 PPKM. Kemarin belum bisa mengadakan pertemuan. Pendidikan pemilih, sekalian sosialisasi program desa peduli pemilu pemilihan," ujar Komisioner KPU Kabupaten Malang Marhaendra Pramudya Mahardika, Kamis (28/10/2021).
Sedangkan sasarannya, semua masyarakat yang sudah memiliki hak suara. Baik dari pemilih pemula, pemuda, perempuan, tokoh masyarakat (tomas) dan tokoh agama (toga).
"Untuk pendidikan pemilih berbasis kecamatan. Tapi kami kombinasikan dengan program desa peduli pemilu dan pemilihan maka kami geser pelaksanaan di desa. Agar lebih fokus. Peserta diarahkan untuk menyampaikan informasi yang diterima ke lingkungan sekitar," terang pria yang akrab disapa Dika ini.
Pihaknya baru menargetkan sebanyak 5 desa untuk dapat dilakukan kegiatan tersebut di tahun ini. Kelima desa tersebut tersebar di 5 kecamatan. "Semoga 2022, dapat dikembangkan lebih banyak. Untuk 5 titik target di Kepanjen, Ampelgadig, Kalipare, Bantur dan Dau. Yang sudah dilaksanakan Kepanjen dan Bantur," imbuh Dika.
Baca Juga : Deklarasi di Hari Sumpah Pemuda, DPD PKR Kota Blitar Targetkan 3 Kursi di Pileg 2024
Sedangkan untuk target partisipasi masyarakat, pihaknya belum dapat memastikan. Sebab KPU Kabupaten Malang juga masih harus menunggu target yang ditetapkan dari KPU Pusat. Namun begitu, bukan berarti KPU Kabupaten Malang tidak memiliki catatan di Kabupaten Malang.
"Pemilu 2019 masih 80 persen. Kisaran 80 persen. Kalau pemilihan bupati 2020, 60,48 persen. Setidaknya naik 2 persen dari Pilkada 2015. Untuk 2024, targetnya sesuai KPU-RI. Nunggu angka yang ditetapkan KPU-RI. Tapi kalau secara informal, targetnya semoga bisa lebih tinggi dari Pemilu sebelumnya," pungkas Dika.
