JATIMTIMES - Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis, Eggi Sudjana meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menangkap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Menteri Yaqut dinilai telah melontarkan pernyataan yang menyinggung Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).
"Untuk menghindari perbuatan pidana ini terjadi, menghindari penghilangan barang bukti, juga menghindari Yaqut Cholil Qoumas melarikan diri, maka kami meminta dengan hormat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, agar menangkap dan memproses hukum Yaqut Cholil Qoumas," kata Eggi.
Baca Juga : Ikatan Cinta 26 Oktober 2021: Pura-pura Sakit, Ikbal Kabur dari Penjagaan Polisi saat Menuju RS
Penangkapan itu, kata Eggi, sebagai bentuk konfirmasi bahwa setiap warga negara berkedudukan yang sama di muka hukum. Eggi mengatakan bahwa pernyataan Yaqut mengandung unsur kebencian, permusuhan dan pecah belah terhadap umat Islam.
Pernyataan itu, diklaim memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 tahun 2008 tentang ITE. Bahkan, Eggi menyinggung Yaqut potensial dikenakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE bahwa pelaku bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.
"Jika Yaqut Cholil Qoumas dibiarkan, maka sama saja Negara/pemerintah telah melakukan pelanggaran serius terhadap pasal 27 ayat 1 UUD 1945 intinya melakukan diskriminatif sehingga mencederai perasaan dan eksistensi sekaligus Marwah umat Islam lainnya," kata Eggi.
Eggi juga mengatakan bahwa Indonesia selama ini diperjuangkan oleh segenap elemen umat Islam dengan berbagai latar belakang ormas, mahzab dan pandangan keagamaan. Visi ormas-ormas Islam tersebut, yakni sama-sama ingin memperjuangkan bangsa Indonesia hingga mendapatkan kemerdekaan.
Sebelumnya, pernyataan Yaqut mengundang kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang dakwah, Cholil Nafis.
Cholil berpendapat bahwa Kementerian Agama bukan semata-mata hadiah untuk Nahdlatul Ulama (NU) saja. Ia menegaskan bahwa Kemenag mengurusi semua agama hingga kepercayaan.
"Indonesia hadiah dari Allah untuk bangsa, dan Kementerian Agama itu mengurusi semua agama bahkan kepercayaan. Bukan hadiah buat NU saja. Soal Tokoh-tokoh NU berjasa itu untuk bangsa bukan hanya untuk NU saja. Begitu saat Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad untuk semua golongan," kata Cholil yang dikutip dari akun Twitter resminya @cholilnafis.
Cholil tak menafikkan bahwa NU selama ini banyak bersentuhan dengan urusan Kementerian Agama. Kendati demikian, bukan berarti Kemenag harus dikuasai oleh NU semata.
Senada, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bukhori Yusuf, mengatakan pernyataan Yaqut sudah menjadi sebuah persoalan bangsa. Bukhori mengingatkan bahwa pemerintah seharusnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ada pula anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus, menyatakan pernyataan Yaqut tendensius dan menafikan peran para tokoh dari berbagai kelompok Islam.
"Penyataan Menag itu sangat tendesius dan dapat memantik polemik dan kegaduhan di tengah masyarakat. Juga menafikan peranan dan sikap toleransi para wakil-wakil pemimpin Islam saat Pendirian Kemenag," kata Guspardi.
GP Ansor pasang badan
Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor) Luqman Hakim meminta agar pernyataan Yaqut tidak perlu dijadikan polemik.
"Saran saya, sejarah yang disampaikan Gus Yaqut tidak perlu menjadi polemik," kata Luqman.
Luqman mengatakan pihaknya memaklumi jika ada beberapa pihak yang kaget. Ia menjelaskan bahwa tak ada yang salah dari pernyataan Yaqut mengenai peran NU dalam pembentukan NKRI dan Kementerian Agama.
Baca Juga : Kisah Ibunda Soekarno yang Tak Pernah Injakkan Kaki di Istana Negara
Lebih lanjut, ia mempersilakan masyarakat untuk mempelajari pelbagai peristiwa menjelang Proklamasi 17 Agustus 1945, terutama dalam rentang waktu Januari-Agustus 1945.
"Cari dan pelajari sumber-sumber sejarah yang lengkap dan obyektif, jangan hanya dari sumber sejarah yang telah dimanipulasi," kata Luqman.
Luqman berpandangan bahwa selama ini telah terjadi manipulasi besar-besaran atas dokumen-dokumen sejarah. Salah satunya yaitu menghilangkan peran pihak tertentu dalam sejarah Indonesia, termasuk peran besar NU di dalamnya.
"Maka, ketika kami ungkapkan sejarah yang obyektif berdasarkan fakta, pasti ada pihak-pihak yang terkaget-kaget dan tidak suka," lanjut Luqman.
Bahkan, Luqman turut memuji Yaqut selama menjabat sebagai Menteri berhasil memposisikan Kemenag sebagai Kementerian bagi semua agama. Ia menilai langkah tersebut tidak lepas dari watak asli NU selalu menghormati perbedaan dan melindungi minoritas.
Klarifikasi Menteri Yaqut
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut akhirnya memberikan klarifikasi terkait pernyataannya soal Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama (NU). Gus Yaqut mengatakan pernyataan itu disampaikannya di forum internal yang seharusnya tidak menjadi masalah.
Sebab, ucapannya itu semata-mata untuk memantik semangat para santri dan pondok pesantren pada acara internal.
"Pertama, saya sampaikan di forum internal, intinya adalah memberi semangat kepada para santri dan pondok pesantren," ujar Gus Yaqut.
Ia bahkan mengibaratkan pernyataannya itu seperti pasangan suami-istri yang mengatakan bahwa dunia milik berdua.
"Itu sama, kira-kira ketika kalian semua ini dengan pasangannya masing-masing melihat rembulan di malam hari, (mengatakan) dunia ini milik kita berdua, yang lain cuma 'ngekos', salah enggak itu? Saya tanya salah enggak itu? Itu karena internal," kata Gus Yaqut.
Gus Yaqut lantas memastikan bahwa Kemenag tidak hanya untuk NU. Buktinya, Kemenag memberikan afirmasi kepada semua agama.
