JATIMTIMES - Badan Informasi Geospasial (BIG) gelar sosialisasi produk Informasi Geospasial Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bertempat di salah satu hotel resto di wilayah Kabupaten Tuban, Senin (25/10/2021). Sosialisasi penyelenggaraan produk BIG menggandeng mitra kerja komisi VII DPR RI Ratna Juwita dan pemerintah desa.
Ratna sapaan perempuan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengatakan, BIG sebagai ujung tombak tata ruang di Indonesia. Selain itu, Komisi VII DPR RI saat ini membahas RUU Landasan Kontinen bertujuan antara lain menggali berbagai potensi kepentingan bangsa dan negara untuk berdaulat ke dalam dan keluar.
Baca Juga : Buat Konten Medsos Harus Hati-Hati, Masyarakat Juga Harus Jeli Cari Informasi
"Kedaulatan ini bisa diwujudkan bila ada dukungan dari sisi perlindungan, pengamanan, legalitas. Dan BIG adalah ujung tombak yang bertugas untuk pemetaan wilayah dan potensi-potensi tersebut," kata Ratna dalam sambutannya.
Di kesempatan itu, Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim BIG Ade Komara Mulyana mengatakan, pentingnya informasi yang diterbitkan BIG mencakup kewilayahan seperti luas, batas, wilayah serta tata ruang.
Dengan adanya kepastian serta pentingnya tata pengelolaan ruang ke depannya data atau produk BIG dapat menjadi penentu rencana pembangunan, khususnya pembangunan konektivitas dan pengelolaan sumber daya alam, perbaikan tata kelola perizinan serta perbaikan kualitas rencana tata ruang baik provinsi, kota/kabupaten seluruh Indonesia.
"Termasuk percepatan penyusunan rencana detail tata ruang sangat membutuhkan peta yang terintegrasi di NKRI," ujar Ade.
Secara historis, Ade mengatakan, lahirnya Deklarasi Juanda 1955 menyebutkan kepulauan di Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab itu, BIG ditunjuk melaksanakan tugas menentukan dan ketetapan titik-titik batas teritorial kelautan di wilayah NKRI.
"Dan oleh dunia internasional diakui di tahun 1985, yakni teritorial laut antar pulau dan laut dalam (landas kontinen) milik Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelasnya.
Baca Juga : Kabar Baik, Kabupaten Blitar Nol Kematian Covid-19 selama Sepekan
Selain Deklarasi Juanda, dari Konvensi Hukum Laut Internasional suatu negara diberikan hak daulat atas laut, mencakup laut teritorial, landas kontinen, dan Zona Ekonomi Ekskulif (ZEE) wilayah laut adalah 200 mil laut diukur dari pantai.
"Jadi ZEE adalah hak eksplorasi ekonomi dari garis pangkal pantai hanya untuk pengelolaan air. Sedangkan pengelolaan sumber dasar laut (landas kontinen) yang biasa menjadi perdebatan dengan negara internasional yang memiliki wilayah teritorial laut," jelasnya.
Lebih lanjut Ade mencontohkan sengketa landas kontinen yang sering dipersoalkan antara Indonesia dengan China atas nama laut Cina Selatan. Sebab itu, BIG mengeluarkan produk baru di tahun 2017 perihal peta NKRI adanya perubahan mencolok nama dari semula laut Cina Selatan diubah menjadi Laut Natuna Utara. Hal ini dilakukan untuk menghindari sengketa dan ancaman yang diakui negara internasional. \
"Ini kami lakukan untuk menegaskan eksentisitas wilayah kedaulatan NKRI. Meski ada protes beberapa negara internasional. Jadi ini (peta) bukan cuma kertas peta, tetapi juga sebagai alat diplomasi dan kedaulatan teritorial laut kita," tutupnya.
