JATIMTIMES – DPD Partai Golkar Lumajang, pada hari ini Sabtu (23/10) menggelar Diskusi Politik untuk membedah APBD Lumajang Tahun 2021. Acara ini dimulai dengan sambutan Ketua DPD Golkar Lumajang Drs. H. Suigsan MM, yang berharap acara diskusi politik ini bermanfaat untuk kader Partai Golkar Lumajang.
“Diskusi politik tentang APBD ini diharapkan memberikan wawasan kepada kader Partai Golkar tentang APBD Lumajang. Ini penting, karena bukan hanya kader Partai Golkar, masyarakatpun juga harus mengetahui arah dari APBD di Kabupaten Lumajang,” kata Drs. H. Suigsan.
Baca Juga : Bupati Tuban Sindir Keras Pejabat yang Hanya Ahli Retorika
Diskusi politik tentang APBD ini menghadirkan tiga narasumber, yakni kalangan akademisi dari Unej Jember Hermanto Rohman, Anggota DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi, dan wartawan Jatimtimes di Lumajang Moch. R. Abdul Fatah.
“Masyarakat memiliki peluang untuk memberikan koreksi atau masukan terhadap R-APBD ketika masih dalam tahap penyusunan KUA PPAS. Itu bisa disampaikan melalui parpol atau langsung ke DPRD,” kata Hermanto Rohman.
Sementara itu anggota DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi berharap agar masyarakat responsif terhadap penyusunan APBD, terutama pada sektor prioritas. Misalnya bidang Pariwisata yang belakangan mulai dikembangkan di Lumajang.
Sedangkan Cak Fatah, panggilan akrab wartawan Jatimtimes di Lumajang dalam kesempatan ini menyoroti porsi APBD yang masih banyak ada pada birokrasi.
“APBD kita dalam jumlah yang sangat besar masih ada di Birokrasi. Mulai gaji pegawai sampai urusan-urusan lain yang masih berhubungan dengan birokrasi, sementara sisanya baru masyarakat. Pola ini secara perlahan harus dirubah, agar masyarakat memiliki porsi yang besar dalam anggaran APBD kita,” kata Cak Fatah.
Baca Juga : Bukan Pemindahan Ibukota, Bupati Lumajang Sebut JLT untuk Kawasan Ekonomi Baru
Selenjutnya, Cak Fatah menyebutkan, APBD kedepan harus terintegrasi dengan rencana jangka panjang terhadap bidang tertentu yang menjadi fokus APBD.
“Cetak Biru untuk pengentasan kemiskinan harus ada, kapan akan dituntaskan, dan harus fokus tuntas sesuai dengan target waktunya. Begitu juga dengan pariwisata, jika dimulai sekarang pengembangannya, targetnya kapan akan menjadikan wisata di Lumajang maju. Yang namanya APBD Pro Rakyat yang harus didasarkan kepada kebutuhan masyarakat. Pertanian misalnya, pertanian kita masih berbiaya tinggi, sehingga jatuhnya biaya tanam kita sampai panen masih tinggi. Ini yang menyebabkan petani kita belum menikmati untung besar. Padahal sebagian besar pekerjaan petani kita adalah petani,” tegas Fatah kemudian.
