JATIMTIMES – Kabupaten Jember dalam perpanjangan PPKM 4 hingga 18 Oktober masuk dalam zona level 3, dimana faktor turunnya status ini adalah karena capaian vaksinasi yang tidak mencapai 50 persen, langsung direspon oleh Pemerintah Desa (Pemdes Jubung) Jubung Kecamatan Sukorambi Jember.
Dengan melibatkan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember yang sedang Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Jubung dan petugas kesehatan, Pemdes Jubung langsung membentuk tim untuk melakukan verifikasi dan pendataan terhadap warganya yang belum mengikuti vaksin, sekaligus pendataan warga yang mengalami stunting.
Baca Juga : Tuban Kembali Level 3, Vaksinasi Masih di Bawah 50 Persen PPKM Darurat Jawa Bali
“Secara keseluruhan, warga di desa kami yang sudah ikut suntik vaksin sebenarnya sudah mencapai 70 persen, namun karena saat ini dari Satgas Covid Kabupaten menyebutkan jika capaian vaksinasi kurang dari 50 persen, sehingga Jember masuk dalam level 3 secara nasional. Maka perlu kami lakukan verfak (Verifkasi Faktual) dengan menerjunkan tim yang melibatkan adik-adik mahasiswa yang sedang KKN,” ujar Bhisma Pradana Kepala Desa Jubung kepada wartawan Rabu (6/10/2021).
Bhisma menjelaskan, selama ini pihaknya belum pernah menerima data dari Dinas Kesehatan terkait jumlah warganya yang sudah divaksin maupun belum, pihaknya hanya memiliki data warganya yang pernah ikut vaksin yang digelar di balai desa. Sedangkan untuk warganya yang melakukan vaksin di luar, tidak semuanya bisa terpantau.
“Sebenarnya ada aplikasi peduli lindungi, tapi juga nantinya kami melakukan pengecekan secara manual, berbeda jika pihak Dinkes memberikan data ke kami, terkait jumlah warga kami yang sudah divaksin, kami bisa langsung turun mendatangi warga yang belum ikut vaksin, oleh karena itulah dengan adanya tim ini kami bisa melakukan verfak,” jelas Bhisma.
Lantas bagaiman jika ada warga yang belum ikut vaksin namun tidak mau ikut vaksin karena suatu hal, Kades muda tersebut mengatakan, bahwa pihaknya akan memberikan pengertian dan sosialisasi terhadap warga yang tidak mau divaksin.
“Kalau soal warga mau atau tidak divaksin, ya nanti akan ada penanganan sendiri, yang penting kami sudah memiliki data riil jumlah warga yang belum ikut vaksin,” jelasnya.
Sedangkan untuk penanganan kasus stunting, pihaknya akan membagi dua kategori, yakni kategori faktor dari dalam dan faktor dari luar. “Jika kami temukan salah satu dari anggota keluarga warga kami ada yang mengalami stunting, kami akan membagi dua kategori faktor, yakni faktor dari dalam atau dari luar,” ujarnya.
Baca Juga : 12 Jabatan Kepala OPD Kosong, Pemkot Blitar Segera Lakukan Lelang Terbuka
Menurut Bhisma Faktor dari dalam adalah mereka yang tergolong keluarga mampu, di mana dari sisi makanan tentu sudah bergizi, namun masih ditemukan anggota keluarganya yang mengalami stunting, maka pihaknya akan memberikan sosialisasi pola makan yang sehat.
“Kalau stunting karena faktor dari dalam, kami akan memberikan sosialisasi dan pemberian pemahaman tentang pola makan yang sehat dan bergizi, namun jika stunting disebabkan faktor dari luar seperti orang tidak mampu, maka kami akan memberikan pendampingan dengan memberi asupan makanan yang bergizi,” jelas Bhisma.
Namun untuk gejala stunting karena faktor dari luar, di mana kondisi perekonomian warga kurang mampu, selain memberikan asupan makanan bergizi, pihaknya juga akan memberikan bantuan modal kepada warga, sehingga memiliki pemasukan ekonomi secara masif.
“Tentunya bagi warga yang mengalami gejala stunting karena faktor dari luar, kami akan memberikan bantuan stimulan, dengan membantu menciptakan usaha, sehingga keluarga tersebut bisa mendapatkan pemasukan ekonomi secara masif,” pungkas Bhismas. (*)
