JATIMTIMES - Penguatan ekonomi mikro menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota (Pemkot) Malang di tahun 2022 mendatang. Terlebih, sejak 2020 lalu, pandemi Covid-19 cukup berdampak pada pertumbuhan perekonomian.
Tahun 2020 lalu, pertumbuhan ekonomi di Kota Malang di angka minus 2,26. Hal ini terus diupayakan untuk bisa mengalami peningkatan signifikan di tahun 2021 ini.
Baca Juga : Korda dan Dinsos Belum Buka Biaya Operasional Bansos Beras PPKM di Pamekasan
Beberapa strategi disiapkan guna memperkuat ekonomi mikro. Salah satu yang terus dilakukan, yakni dengan melakukan revitalisasi pada pasar-pasar rakyat untuk lebih sehat dan tak kalah dengan retail modern.
Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, revitalisasi pasar rakyat secara bertahap terus akan dilakukan guna menjadikan kondisi pasar yang aman, nyaman, dan sehat. Namun, seiring dengan itu edukasi bagi masyarakat Kota Malang terus dilakukan, sehingga tak lagi ada judgment mengenai pasar rakyat yang selalu kotor dan kumuh.
"Penguatan ekonomi mikro ini kita lakukan, apa saja, seperti revitalisasi pasar. Sekarang pedagang itu rata-rata seperti di Pasar Oro-Oro Dowo senang, karena bersih, dan bisa online. Sehinga revitalisasi dari 26 pasar ini kita akan lakukan percepatan," ujar Sutiaji.
Tak hanya itu, kehadiran pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Malang juga terus dioptimalkan untuk bisa menjadi penyimbang pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Dalam hal ini, Pemkot Malang mendorong pelibatan UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
Baca Juga : Hormati Putusan MK, BPJS Ketenagakerjaan Tetap Fokus Kejar Perluasan Kepesertaan
Termasuk, memfasilitasi dan mendampingi UMKM untuk menjadi penyedia pada aplikasi Bela Pengadaan dan aplikasi Jatim Bejo dengan platform e-commerce. Langkah ini sebagai upaya peningkatan penjualan melalui online ataupun juga dilakukan melalui pembelian langsung kepada pelaku UMKM.
"Untuk membangkitkan UMKM, kami melalui Diskopindag (Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan) Kota Malang memfasilitasi pelatihan ecommerce. Jadi ada pendampingan-pendampingan untuk pemasaran online. Terus di APBD kita, 40 persen harus mendorong pada UMKM, yang tahun ini sudah mulai, tapi belum masif akan kita gencarkan," pungkas Sutiaji.
