JATIMTIMES- Fraksi Demokrat mengingatkan kembali kepada eksekutif, untuk memastikan semua visi, misi dan seluruh program kerja bupati terpilih pada Pilkada lalu, bisa dituangkan pada RAPBD Perubahan tahun 2021 ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Fadhan Nur Arifin, Juru Bicara (Jubir) Fraksi Demokrat dalam Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi Terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi Senin (27/09/2021).
Baca Juga : Soal Wacana Perubahan Nama Kabupaten Malang, Ketua DPRD: Sah-Sah Saja
“Jangan sampai rakyat dikecewakan karena hanya diberi harapan palsu atas janji-janji politik saat kampanye dulu,” jelas Fadhan.
Adapun janji Bupati Banyuwangi dalam kampanye lalu antara lain; program pelatihan kewirausahaan bagi 1.000 pengusaha muda per tahun, pemberian 1.000 beasiswa bagi anak muda, santri, anak yatim, warga kurang mampu dan atlet berprestasi setiap tahun dan beberapa program lain.
Politisi asal Dapil 5 Banyuwangi ini menuturkan tentunya semua program tersebut sangat dinanti masyarakat. Namun Fraksi Demokrat menjadi prihatin, karena ternyata sebagian besar janji politik bupati tersebut belum dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun 2021.
Selanjutnya dia menambahkan mengingat tema RKPD Tahun 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial melalui kebangkitan pariwisata, agropolitan dan penguatan Sumber Daya Manusia, maka pada RAPBD Perubahan ini perlu ada pengurangan maupun pergeseran belanja barang maupun belanja modal yang kurang urgensinya dalam mendukung tema dimaksud.
Sementara Ruliyono, Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi mengungkapkan agenda selanjutnya adalah Jawaban Bupati Banyuwangi atas PU Fraksi dan tambahan penjelasan yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan yang akan digelar Senin malam ini sekitar pukul 19.00 WIB.
Baca Juga : Pemain Banyuwangi Putra Jalani Tes VO2 Max Jelang Try Out
Sebelum menutup Wakil Ketua Dewan yang juga Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi mengingatkan eksekutif untuk tidak kendor dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap disiplin masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan (Prokes).
“Kami melihat di pasar-pasar tradisional masyarakat banyak yang tidak memakai masker. Kami minta Sekda untuk membuat surat kepada camat memberikan tugas kepada Satpol PP untuk selalu mengingatkan masyarakat untuk mematuhi prokes melalui pengeras suara,” tegas Ruli.
Menurut Ruli keberhasilan Banyuwangi dalam menangani pandemi Covid 19 sehingga berhasil turun ke level dua bukan pekerjaan yang mudah. Sehingga untuk mempertahankan kondisi yang ada dan mencegah serta menanggulangi terjadinya Covid- 19 gelombang tiga butuh kepedulian semua pihak.
