JATIMTIMES - Proyeksi anggaran untuk belanja tidak terduga (BTT) dalam Ranperda APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2021 Kota Malang ditambah senilai Rp 25 miliar. Besaran tersebut dinilai DPRD Kota Malang cukup untuk menuntaskan kebutuhan tidak terduga di sisa waktu tiga bulan terakhir tahun ini.
Semula, dalam KUA PAS APBD, tambahan BTT diproyeksikan sebesar Rp 30 Miliar. Namun, setelah pembahasan bersama, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan legislatif sepakat untuk mengurangi anggaran di BTT sekitar Rp 6 miliar.
Baca Juga : Tampil Kece dengan Padu Padan Busana Blouse ala Korea, Cocok buat Hangout Nih!
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menyatakan, kesepakatan Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), besaran proyeksi tambahan BTT dikurangi. Hal ini dilakukan agar tidak memberatkan dalam APBD tahun anggaran 2022 mendatang.
"BTT dikurangi agar beban APBD untuk 2022 tidak terlalu besar. Sebab, BTT itu kalau tidak ada kejadian luar biasa tidak boleh dibelanjakan," ujarnya.
Made menjelaskan, dengan sisa waktu kurang lebih tiga bulan terakhir ini, penanganan covid-19 dengan anggaran BTT senilai Rp 25 miliar dinilai cukup. Adapun, pengurangan dari proyeksi anggaran sebelumnya itu dipergunakan untuk menambah pagu anggaran bagi dinas-dinas yang membutuhkan.
Misalnya, yang saat ini menjadi perhatian yakni persoalan penanganan bencana alam seperti banjir. Untuk itu, dalam hal ini , anggaran diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Rumah Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang.
"Musim hujan, bencana alam yang terprediksi kan banjir. Padahal di PUPR itu dana cuma Rp 1 miliar, sehingga kita tambah Rp 3 miliar. Di situ untuk isidentil bukan untuk PL (proyek lain)," jelasnya.
Kemudian, beberapa anggaran juga digeser untuk ditambahkan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang sebesar Rp 200 juta. Anggaran tersebut untuk pengadaan perangkat sesuai dengan apa yang diminta tim Kopsurgah KPK. Yakni perlu ada pemantauan real time pendapatan setiap waktu per hari.
Baca Juga : Penuhi Standar Produk, 60 Pembatik Kabupaten Malang Ikuti Sertifikasi
"Karena dari hasil pertemuan dengan Korsupgah KPK, di Bapenda harus ada real time pendapatan kita per jam, per hari, harus muncul. Sehingga butuh anggaran untuk perangkat. Sudah disiapkan memang. Namun kamera untuk menampilkan belum ada, sehingga minta anggaran Rp 200 juta," terangnya.
Selain itu, digeserkan pula anggaran di perpustakaan untuk tambahan pelayanan depo arsip. Lalu, di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Termasuk juga untuk di bagian umum yang juga diberikan penambahan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar khusus untuk makan dan minum (mamin) kegiatan penanganan covid-19. Semisal, anggaran untuk mamin bagi kegiatan serbuan vaksin. Sehingga, panitia ataupun petugas yang melakukan vaksinasi terjamin.
"Sehingga yang kita geser BTT itu untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya urgen saja. Kemarin kekurangan memfasilitasi konsumsi untuk peserta vaksin. Sehingga kalau kemarin kita ingatkan itu. Apa sudah disiapkan. Jangan sampai nanti ada serbuan vaksin oleh lembaga vertikal kita tidak bisa berbuat apa-apa karena tak menyiapkan anggaran. Tapi, tidak boleh untuk kegiatan lain," pungkasnya.
