JATIMTIMES - Pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan (Fit and Proper Test) calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim ditetapkan 25-26 September 2021. Namun sudah beredar nama-nama calon yang sudah terpilih oleh DPRD Jawa Timur sebelum pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan.
Peredaran nama-nama calon anggota KPID ini semakin menguatkan adanya dugaan titipan dari internal gedung wakil rakyat. Para calon anggota ini telah merapat dan mendapatkan restu dari Komisi A DPRD Jawa Timur, meski belum melakukan fit and proper test. Bahkan restu calon-calon yang terpilih ini telah mendapatkan restu dari partai politik.
Baca Juga : Sempat Sepi Peminat, Vaksinasi di Desa Sisomulyo Membludak
Berikut nama-nama calon yang beredar dan disebut telah resmi mendapat restu Komisi A dan partai politik :
7 anggota KPID JATIM 2021-2024
*GMNI*
1. Nabrisi (Demokrat)
2. Arnold (PDIP)
3. Rohan (PDIP)
*PMII*
4. Afif (PKB)
5. Royin (PKB)
*HMI*
6. Anifatul (Gerindra & PAN)
Akademisi/Netral
7. Amalia Rosyadi (Golkar & PKS)
Pengamat Politik Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, D. Jupriono mengatakan, ada kemungkinan kabar yang beredar benar. Sebab, cara-cara seperti ini juga banyak terjadi, alias adanya kemungkinan titipan untuk menjaga kepentingannya.
"Ini bukan kabar baru mas, dari dulu sudah berlangsung seperti itu, tetapi tetap salah," katanya.
Dosen pengajar Komunikasi Massa, Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP, Untag Surabaya menerangkan, jika memang terjadi titipan dalam penentuan anggota KPID Jatim, DPRD menciderai amanah dari rakyat.
Menurut dia, jika calon-calon yang beredar ini terpilih, indikasi permainan memang ada. DPRD harus transparan untuk menentukan siapa yang akan duduk di kursi KPID.
"Kalau titipan, kan berarti tidak menyuarakan publik. Dan kalau namanya titipan, ya pasti sembunyi-sembunyi, tidak transparan," terang Jupriono.
Sementara Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Hadi Dediansyah membantah kalau dirinya telah memiliki calon yang akan ditempatkan di KPID Jawa Timur. Namun ia mengaku akan memperjuangkan kuota perempuan yang harus ditempatkan di kursi KPID Jatim.
"Sampai saat ini belum ada nama yang keluar dari kami. Namun kami dari partai akan memperjuangkan kuota perempuan," katanya.
Disinggung mengenai adanya calon yang melobi dirinya, Dedi menegaskan masih belum ada calon yang mendekati dirinya. Bahkan ia mengaku tidak mengenal calon-calon yang ada. "Kita akan cari orang-orang yang memiliki kompetensi," ujarnya.
Sementara Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Fredy Poernomo mengatakan, dirinya tidak memiliki kepentingan dalam pemilihan calon anggota KPID Jawa Timur. Apalagi saat ini tidak ada jabatan strategis yang dimiliki, karena dirinya merupakan anggota biasa. "Saya di partai maupun DPRD tidak memiliki jabatan, saya hanya anggota biasa. Jadi tidak memiliki kepentingan," katanya.
Fredy mengatakan, dalam politik lobi merupakan hal yang biasa. Hingga saat ini, ada calon yang sudah mendekati dirinya berkaitan dengan pencalonan anggota KPID Jawa Timur. "Ada yang sudah ke saya, tetapi bukan yang sampean sebutkan," ungkap dia.
Meski demikian, Politisi Partai Golkar ini mengaku, dirinya akan melihat kompetensi masing-masing calon. Kompetensi ini memiliki peran cukup penting untuk bisa duduk di kursi KPID.
Disinggung mengenai calon yang kabarnya dibawa Partai Golkar, Amalia Rosyadi, Fredy menegaskan kalau dirinya tidak pernah diserahi nama tersebut dari partai atau ketua partai. "Ketua Golkar tidak menyampaikan si A dan si B. Saya tidak ada kepentingan," imbuh kader senior ini.
