JATIMTIMES - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko bersama rombongan melakukan kunjungan ke Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Rabu (15/9/2021). Mereka bersilaturahmi dengan para tokoh ulama serta para pengasuh pondok pesantren (ponpes) yang berada di Kota Dzikir dan Sholawat tersebut.
Selain itu, kunjungan Moeldoko dipicu upaya pencegahan penyebaran covid-19 di Madura, khususnya di Kabupaten Bangkalan. Sebab, Kabupaten Bangkalan sebelumnya pernah mengalami lonjakan yang signifikan terkait penyebaran kasua covid-19.
Baca Juga : Polresta Malang Kota Miliki Tempat Penyimpanan Vaksin, Tampung hingga 7.000 Dosis
Kondisi sekarang, Moeldoko mengatakan patut disyukuri kasus penyebaran covid-19 di Bangkalan sudah mulai melandai dan turun signifikan.
Moeldoko mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam penangan covid-19. "Ini berkat kolaborasi besar antara pemerintah daerah dan ponpes dalam penanganan covid-19 sehingga berhasil turun drastis kasusnya," kata dia di hadapan sejumlah awak media di Pendapa Agung Bangkalan.
Meski demikian, Moeldoko tetap berpesan agar terus waspada. Pasalnya, Bangkalan pernah mengalami masa PPKM daerurat dan itu sangat tidak mengenakkan. "Makanya harus terus waspada. Jangan sampai kita memasuki PPKM darurat lagi," tandas mantan panglima TNI ini.
Untuk itu, Moeldoko sudah berpesan kepada bupati, kapolres dan dandim 0829 serta jajaran yang lain agar terus meningkatkan vaksinasi di Kabupaten Bangkalan.
Tidak hanya itu. Moeldoko juga menyampaikan, dirinya ke Bangkalan membawa komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yakni tentang tentang dana abadi untuk pesantren. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.
"Jadi, hadirnya pemerintah akan memberikan bentuk konkrit terhadap pondok pesantren dalam penyelenggaraan pondok pesantren," kata Moeldoko.
Sementara, Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mengatakan, kunjungan Moeldoko ke Bangkalan memberikan arahan dan menerima masukan dari para ulama, khususnya terkait munculnya Perpres 82 Tahun 2021.
Baca Juga : Ada Catering Gizi di RSI Unisma, Pesan Makanan Gratis Konsultasi Gizi
Dijelaskan bupati, masukan yang disampaikan oleh para ulama agar lahirnya perpres tersebut nantinya bisa selektif dan jangan sampai salah sasaran.
"Yang dikhawatirkan, dengan adanya dana abadi untuk ponpes ini, nantinya kalau tidak selektif. Malah muncul ponpes-ponpes baru yang tidak memiliki santri dan hanya ingin menikmati dana abadi," ucap bupati.
Selain itu, bupati menyampaikan ada beberapa permintaan khusus yang ia sampaikan. Salah satunya terkait infrastruktur yang anggarannya banyak direfocusing. "Kami sampaikan bukan hanya infrastruktur, tapi juga terkait pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi ini," pungkas dia.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo pada Kamis (2/9/2021) lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Perpres ini mengatur tentang dana abadi pesantren. Yaitu dana yang dialokasikan khusus untuk pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Nomor 3.
