JATIMTIMES - Dewan Perwakilam Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menyoroti soal pengalihan anggaran untuk program perawatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lawang. Di mana dari informasi yang dihimpun, pengalihan anggaran tersebut membuat ratusan pegawai tidak tetap (PTT) di RSUD Lawang belum menerima gaji.
Rencanannya DPRD Kabupaten Malang akan memanggil pihak RSUD Lawang. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang Moch Saiful Efendi.
Baca Juga : Desa Kwadungan Lor Kucurkan Dana Rp 15 Juta untuk Gropyokan Hama Tikus
"Sebenarnya Direktur RSUD Lawang sudah kami (Komisi IV) panggil. Di sana itu bukan 282 orang, tapi 285 orang, maka akan kami panggil lagi," ujar Saiful saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (28/8/2021).
Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menegaskan, pemanggilan yang kedua tersebut dilakukan untuk mengetahui alasan pihak RSUD Lawang yang lebih memilih menjalankan program perawatan ketimbang gaji para karyawan.
"Harus kami panggil lagi, ya dalam waktu dekat ini, tapi jika meminta subsidi dari Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Malang, harus diaudit terlebih dahulu," imbuhnya.
Sebab, Saiful mengatakan bahwa RSUD Lawang sendiri sudah bergerak sebagai badan layanan umum daerah (BLUD). Di mana untuk penggunaan anggaran yang sudah diperoleh, digunakan untuk kebutuhan pihak RSUD Lawang sendiri.
"Memang di sana (RSUD Lawang) salah satu RS rujukan untuk Covid, dan menunggu pencairan klaim BPJS sebesar Rp 35 miliar. Tapi jangan mengabaikan gaji karyawan," terang Saiful.
Sebagai informasi, kabar tersebut ramai menjadi sorotan saat Direktur RSUD Lawang Dessy Deliyanti mengajukan subsidi anggaran melalui mekanisme perubahan anggaran keuangan (PAK) yang ada di alokasi belanja tak terduga (BTT) dan refocusing tahap 3.
Baca Juga : Pangdam V/Brawijaya Tinjau Kesiapan Isoter SKB Kota Malang
Pengajuan tersebut disampaikan dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang akan dipergunakan untuk menggaji PTT sebanyak 282 orang dengan nilai sekitar Rp 2,5 miliar.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi membenarkan kabar tersebut. Darmadi menjelaskan bahwa pihak RSUD Lawang meminta agar Pemkab Malang mau memberikan suntikan dana sebagai antisipasi gaji pegawai selama 6 bulan. Sembari menunggu pencairan klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
"Itu untuk tiga bulan yang sudah dan tiga bulan ke depan. Intinya sambil menunggu klaim dari BPJS itu cair," pungkas Darmadi.
