BANGKALATIMES - Menindaklanjuti keluhan Raden Rizma Aulya Dwitasari, salah satu siswi baru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Bangkalan, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Mathur Husairi bersama Dewan Pendidikan (DP) Bangkalan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sekolah itu.
Kedatangan Mathur bersama DP ke SMKN 1 guna memastikan perihal keluhan Rizma yang sempat viral di media sosial (medsos). Sehingga dirinya ingin mendengarkan penjelasan secara langsung dari pihak sekolah terkait persoalan Rizma itu.
Baca Juga : Sah! KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 Kota Malang Disepakati Legislatif
"Kemarin bupati sempat mendatangi keluarga Rizma. Makanya, kami mendatangi SMKN 1 Bangkalan untuk memastikan apa persoalan sebenarnya. Soalnya, tidak bijak kalau hanya mendengar dari pihak keluarga saja," ucapnya kepada sejumlah wartawan.
"Sebetulnya, persoalan ini bukan hal yang luar biasa, tapi sudah umum di lingkungan sekolah kejuruan dan sederajat," imbuh Mathur usai menemui kepala SMKN 1 Bangkalan, Jumat (13/8/2021).
Selanjutnya, Mathur menyebutkan bahwa Rizma telah menyampaikan kepada pihak sekolah kalau dirinya tidak mampu membayar uang seragam yang besarnya mencapai Rp 1.400.000. Sedangkan Rizma hanya memiliki uang Rp 300 ribu dengan rincian Rp 200 ratus ribu buat bayar seragam dan Rp 100 ribu buat nebus rapot di SMPN 3 Bangkalan.
"Lah ini, sebenarnya,juga perlu dikroscek, apa benar mengambil ijazah di sekolah asalnya (SMPN 3 Bangkalan red) harus bayar Rp 100 ribu. Dan apa benar anak ini betul-betul nebus ijazah atau buat jajan? Kita kan tidak tahu juga," ungkap Mathur.
Beruntung kepala sekolah dan kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Provinsi Jawa Timur Cabang Bangkalan bergerak cepat dan Rizma bisa menempuh pendidikan dengan gratis. "Barusan kepala sekolah dengan kacabdin bergerka cepat. Akhirnya anak ini digratiskan bahkan dikasih seragam," ungkap Mathur.
Untuk itu, Mathur meminta kepada pihak sekolah, baik SMA maupun SMK, agar dalam persoalan ini jangan sampai tertutup manajemennya. Tujuannya wali siswa bisa mengetahui kalau masuk sekolah itu ada atribut yang harus dibeli.
"Lebih baik terbuka sajalah. Kalau perlu kasih banner yang besar bahwa ada atribut yang harus dibeli jika ingin masuk ke skolah kami. Ini loh harganya. Biar nanti wali siswa bisa membandingkan kalau harga dil uaran itu berapa dan kalau di sekolah itu berapa. Jadi, nanti ada pembanding. Tujuannya agar stigma masyarakat itu tidak bias, bahwa sekolah malah dianggap jualan. Padahal tugasnya sekolah itu mendidik, bukan jualan. Makanya open saja biar masyarakat bisa mengetahui," tandas Mathur.
Baca Juga : Pansus Pilwabup Tulungagung Ditetapkan, Ini Daftar Nama Beserta Tugasnya
Sebelumnya diberitakan, Raden Rizma Aulya Dwitasari, siswi baru SMKN 1 Bangkalan, sempat mengadukan persoalan tersebut terhadap bupati Bangkalan. Dia mengadu karena biaya pendidikan tidak gratis.
Sementara itu, Kepala SMKN 1 Bangkalan Kurrotu Aini menjelaskan, sebenarnya yang nasibnya sama dengan Rizma ini hampir 20% dari total jumlah siswa baru di SMKN 1 Bangkalan yang jumlahnya mencapai 299 siswa.
"Intinya miskomunikasi saja antara petugas koperasi dan Rizma. Sebenarnya yang tidak mampu banyak, bukan hanya Rizma. Itu sudah diberi kelonggaran, asal bisa mengumpulkan surat keterangan tidak mampu (SKTM)," jelasnya.
Kurrotu Aini mengatakan, Rizma kini bisa belajar tanpa menanggung beban biaya hingga lulus nanti. Seba, pihak sekolah telah menggratiskan, bahkan memeberikan seragam terhadap Rizma. "Sekarang sudah gratis. Uang 200 ribunya sudah dikembalikan. Gratis sampai lulus nanti anak itu," pungkasnya.
