TULUNGAGUNGTIMES - Pembangunan Rumah Sakit (RS) di wilayah Kecamatan Campurdarat menjadi perhatian Komisi C DPRD Tulungagung. Dalam menjalan fungsi pengawas sebagai anggota DPRD, wakil rakyat itu melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Tulungagung untuk menanyakan perkembangan pembanguan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang nantinya akan diberi nama RSUD dr. Karneni itu.
"Kita koordinasi dengan Dinkes sekaligus melihat perkembangan pembangunan RSUD dr. Karneni Campurdarat," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Tulungagung Heru Santoso, Selasa (10/08/2021).
Baca Juga : Komisi B: Beroperasinya Mal Diharapkan Gairahkan Ekonomi Kota Surabaya
Komisi yang membidangi keuangan dan Kesehatan itu berharap, pembangunan RSUD yang dimulai tahun 2021 ini bisa selesai pada tahun 2022. Sehingga pada tahun 2023 RSUD itu bisa operasional.
Menurut Heru, dengan selesainya pembangunan tepat waktu, maka tugas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya masyarakat wilayah Tulungagung bagian selatan bisa maksimal.
Dijelaskannya, pembangunan RSUD dr. Karneni Campurdarat dibagi menjadi 2 tahap, tahap pertama yaitu tahun anggaran 2021 dengan alokasi yang dianggarkan sebesar Rp 21 Miliar.
"Di tahap 2 tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar 54 M dan di tahun 2023 diharapkan bisa memperoleh DAK dari APBN serta dibuka (operasikan) untuk melayani masyarakat," jelasnya.
Pentingnya pembangunan RSUD dr. Karneni, kata Heru, dalam rangka mengurangi beban RSUD Dr Iskak yang saat ini menjadi rujukan pasien di wilayah Jawa Timur selatan, sehingga sering mengalami overload pasien.
"Mulai Juli 2021, proses persiapan, SPK dan besuk 11 Agustus 2021 dimulai pemasangan tiang pancang," tutupnya
Baca Juga : PPKM Diperpanjang, Politisi PPP Lumajang Bantu 250 Paket Sembako
Sementara itu, Kepala Dinkes Tulungagung dr. Kasil Rohmat mengatakan, kunjungan kerja Komisi C DPRD Tulungagung ke dinas yang dipimpinnya itu salah satunya menanyakan progres pembangunan RSUD dr. Karneni Campurdarat.
Menurut Kasil, dalam koordinasi dengan Komisi C tidak membahas mengenai percepatan pembangunan hanya menanyakan perkembangan pembangunan yang deadline pembangunannya Desember 2021.
"Kalau progres tanya langsung ke konsultan pengawas di lokasi," tandasnya.
