free web hit counter
Jatim Times Network
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Peristiwa

Sidak Bupati Tuban, Kerupuk Jadi Komoditi BPNT Kemensos RI

Penulis : Ahmad Istihar - Editor : Dede Nana

01 - Aug - 2021, 23:08

Placeholder
Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky saat ke rumah Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Rengel (Foto Ahmad Istihar/Jatim TIMES)

TUBANTIMES - Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky terus memantau penyaluran bantuan sosial progam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bahkan, Lindra-sapaan Bupati Tuban- juga mengunjungi rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Rengel. 

Sidak Lindra itu ternyata cukup mengejutkan perihal BPNT yang sedang panas-panasnya disorot langsung Menteri Sosial. Di Kecamatan Rengel, Lindra masih menemukan data kependudukan yang tidak sinkron atau tidak sepadan. Tak hanya itu, komoditi tidak sesuai standar yakni jajanan kerupuk dijadikan  komoditi, dan kartu BPNT tidak dibawa KPM. Parahnya lagi adanya iuran sukarela KPM setiap kali pencarian bansos. 

Baca Juga : Donasi Akidi Tio Rp 2 Triliun Sempat Diragukan, Dahlan Iskan Ungkap Tempat Penyimpanan Uang Sang Dermawan

"Pemberian kerupuk, mie instan, dan minyak goreng. Meski permintaan KPM, akan tetapi sebenarnya ini tidak sesuai aturan yang ditentukan Kementerian. Jadi ini tugas pendamping memberikan pemahaman kepada mereka," ucapnya.

Lindra berharap, pendamping dan agen secara berkala menggelar pertemuan bersama KPM atau ketua kelompok untuk membahas komoditi yang diinginkan KPM, namun tentunya tetap harus sesuai aturan. 

"Semua temuan akan ditindaklanjuti. Sidak akan terus dilakukan menyeluruh ke semua kecamatan," tegas Lindra.

Dalam sidak kali ini, Lindra juga meminta kepala desa ikut terlibat penuh dalam proses validasi data KPM Bansos. Pasalnya, akurasi data memiliki peran penting agar bansos tepat sasaran. 

"Kades paling tahu kondisi warganya. Saya harap kades ikut mengawal penuh proses validasi data. Ini agar warga yang memang pantas dan berhak menerima bansos tidak terlewat, dan harus adil," ucapnya. 

Baca Juga : Jurus Jitu Pencegahan Covid-19 ala Kepala BNPB, Lakukan 4 Hal ini

Tak hanya menemukan komoditi yang tak sesuai aturan, Lindra juga menyayangkan warga yang telah merasa mampu atau mandiri tapi masih menjadi KPM. "Program PKH, BPNT jika sudah merasa mampu atau mandiri, saya harap KPM mau digraduasi atau menyatakan diri lulus program," ujarnya.

Lindra tak lupa juga mengapresiasi Kades Menilo, Kecamatan Soko yang proaktif mengakomodir keluhan warga perihal penyaluran bansos di wilayahnya.

"Saya berterimakasih dan mengapresiasi Pak Mustajab  (Kades Menilo) yang proaktif. Ini yang Pemkab inginkan, kita berkomunikasi dan berkolaborasi," tandasnya.


Topik

Peristiwa



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Indonesia Online. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Ahmad Istihar

Editor

Dede Nana

Peristiwa

Artikel terkait di Peristiwa

--- Iklan Sponsor ---