INDONESIATIMES - Media sosial dihebohkan dengan beredarnya seruan aksi menolak PPKM. Dalam ajakan aksi itu, disebutkan bahwa demo akan digelar hari ini Sabtu (24/7/2021).
Seruan aksi bertajuk 'Jokowi End Game' itu juga mencatut beberapa logo komunitas. Di antaranya komunitas ojek online (ojol). Namun, komunitas ojek online sudah membantah ikut dalam demo tersebut.
Baca Juga : Warga RW 4 Kelurahan Bareng Tolak Hotel di Wilayahnya Jadi Safe House Susulan
"Seruan Aksi Nasional 'Jokowi End Game': Mengundang seluruh elemen masyarakat!! Untuk turun ke jalan menolak PPKM dan menghancurkan oligarki istana beserta jajarannya," demikian seruan pada poster tersebut.
Dituliskan aksi itu akan dilakukan pada 24 Juli dengan melakukan long march dari kawasan Glodok ke Istana Negara.
Selain poster itu, ada seruan aksi secara serentak di beberapa kota pada 24 Juli yang turut disebar akun @blokpolitikbelajar di Instagram dan di WhatsApp.
Aksi diklaim akan dimulai besok Minggu (25/7/2021) selama berhari-hari di beberapa kota, mulai Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Brebes, Indramayu, Semarang, Solo, Sukoharjo, Kudus, Kediri, Surabaya, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Kendari, hingga Padang.
Bahkan, Blok Politik Pelajar menyebut kemarahan warga sudah pecah sehingga memicu adanya demonstrasi tersebut. Mereka mengklaim massa yang turun ke jalan tidak tergabung dalam satu kelompok tertentu.
"Kemarahan warga akhirnya pecah. Warga akan turun ke jalan selama berhari-hari tanpa identitas, golongan, kelompok, maupun bendera, mereka yang turun ke jalan adalah warga yang muak dengan situasi saat ini," tulis akun @blokpolitikbelajar.
"Mengacu pada metode aksi *Be Water*, aksi ini akan cair bekerja, segala bentuknya akan terus berkembang, tidak ada ketua, tidak ada aksi ini milik siapa, semua ini milik warga," sambungnya.
Terkait hal ini, Menko Polhukam Mahfud MD pun langsung angkat bicara. Dalam pidatonya, Mahfud meminta agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasi melalui saluran komunikasi yang tersedia.
Ia memahami bahwa kebijakan yang diputuskan pemerintah tidak seluruhnya bisa diterima oleh masyarakat. Terlebih jika terkait pembatasan mobilisasi, akan ada sektor ekonomi yang ikut terdampak dan merugikan masyarakat.
Mahfud mengaku tidak masalah dengan upaya masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi. Namun mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu meminta agar penyampaian aspirasi tersebut dilakukan dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di tengah pandemi covid-19.
"Silakan sampaikan aspirasi. Yang penting semuanya punya tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan rakyat Indonesia," kata Mahfud dalam video yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam.
"Aspirasi resmi tertulis melalui telepon, melalui media dan melalui apa pun. Yang penting semuanya ikut prosedur yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai satu tujuan, yaitu menangani covid-19 itu tujuannya adalah menjaga keselamatan masyarakat," sambung Mahfud.
Baca Juga : Wujudkan Herd Immunity, Polres Pamekasan Lakukan Vaksinasi Door to Door
Dalam kesempatan yang sama, menteri asal Pamekasan, Madura, itu juga mengharapkan kepada masyarakat untuk tetap tenang dan menjaga kondisi lingkungan tetap tertib serta aman di wilayah masing-masing.
Mahfud lantas mengajak masyarakat untuk menjaga situasi untuk tetap kondusif sembari melakukan penanganan covid-19. "Mari jaga negara ini agar tetap menjadi kondusif sambil berusaha bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan terutama sekarang ini fokus persoalan kita adalah menyelesaikan covid-19," ucapnya.
Peringatan Pihak Kepolisian
Wacana demo ini juga ditanggapi oleh pihak kepolisian. Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono meminta agar masyarakat tidak membuat kerumunan di masa pandemi yang belum reda ini.
Argo juga mengingatkan soal konsekuensi warga yang mengganggu ketertiban. "Kalau memang dilakukan, mengganggu ketertiban umum, ya kita amankan," ujarnya.
Senada, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengimbau masyarakat memahami kondisi kasus covid-19 di Jakarta yang masih tinggi. Masyarakat juga diharapkan kesadarannya untuk tidak membuat kerumunan jika ingin pandemi cepat selesai.
"Rumah sakit, kuburan, sudah penuh. Apa mau diperpanjang lagi PPKM ini sementara masyarakat mengharapkan supaya bisa relaksasi," ucap Yusri. Pada intinya Yusri berharap bagaimana masyarakat mau sadar dan mau disiplin menghindari kerumunan.
Pihak kepolisian juga diketahui telah memasang kawat berduri di sekitar akses masuk Istana Merdeka, Jakarta Pusat. "Demikian (pemasangan kawat berduri), untuk antisipasi saja," ujar Kapolsek Metro Gambir Ajun Komisaris Besar Kade Budiyarta.
Sayangnya, Kade tak membeberkan titik mana saja yang dipasang oleh kawat berduri. Sebab, hal itu menjadi wewenang pihak Polres Metro Jakarta Pusat. Namun, Kade membenarkan ada persiapan pasukan pengamanan khusus untuk rencana unjuk rasa itu.
