INDONESIATIMES - Masyarakat umum saat ini sudah bisa mengakses vaksin Covid-19 skema gotong royong individu atau vaksin berbayar di jaringan klinik Kimia Farma per hari ini, Senin (12/7/2021). Disampaikan Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro, vaksin yang bisa dibeli ialah sinopharm.
Sinopharm merupakan 1 dari 3 merek vaksin yang disetujui untuk program gotong royong berbayar, selain moderna dan cansino. "Untuk layanan Vaksinasi Gotong Royong sudah bisa dilaksanakan secara individu dan salah satunya, bisa dilakukan di Klinik Kimia Farma," kata Ganti.
Baca Juga : Pasien Covid-19 di Jember Melonjak, Ambulans pun Jadi Tempat Perawatan
Ia lantas mengatakan saat ini sedang dilakukan pembukaan pelayanan di 8 klinik secara bertahap. "Layanan yang sudah dimulai ada di 2 klinik, di Klinik Kimia Farma Senen, Jakarta Pusat dan Klinik Kimia Farma Pulogadung Jakarta Timur," katanya.
Penyediaan layanan tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Pada poin kesatu dari peraturan itu, menetapkan besaran harga pembelian vaksin produksi Sinopharm melalui penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam pelaksanaan pengadaan vaksin covid-19 dan tarif maksimal pelayanan untuk pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.
Untuk harga pembelian vaksin ditetapkan sebesar Rp 321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis. Masyarakat yang ingin mengikuti layanan harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu.
Layanan vaksin berbayar ini diharapkan dapat mewujudkan kekebalan komunal atau herd immunity. Berikut 8 klinik Kimia Varma yang melayanai vaksinasi gotong royong individu:
1. Jakarta, Klinik KF Senen, kapasitas 200 orang per hari
2. Jakarta, Klinik KF Pulogadung, kapasitas 200 orang per hari
3. Jakarta, Klinik KF Blok M, kapasitas 100-200 orang per hari
4. Bandung, Klinik KF Supratman (Drive Thru), kapasitas 200 orang per hari
5. Semarang, Klinik KF Citarum, kapasitas 100 orang per hari
6. Solo, Klinik KF Sukoharjo, kapasitas 500 orang per hari
7. Surabaya, Klinik KF Sedati, kapasitas 200 orang per hari
8. Bali, Klinik KF Batubulan, kapasitas 100 orang per hari
Total kapasitas pelayanan VGR individu dari 8 klinik ini sebanyak 1.700 peserta per hari.
Menuai Pro Kontra
Upaya pemerintah untuk menggapai kekebalan komunal atau herd immunity melalui vaksinasi gotong royong individu alias vaksin berbayar ini justru menuai pro kontra. Sejumlah tokoh bersuara terkait program yang mulai berjalan hari ini tersebut.
Seperti pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang mendukung langkah pemerintah dalam layanan vaksin berbayar melalui klinik PT Kimia Farma Tbk. Menurut Hotman, program ini sudah dilakukan di Amerika Serikat (AS) dan berhasil menurunkan tingkat pandemi Covid-19.
Dengan begitu vaksinasi Covid-19 bisa dengan mudah didapat masyarakat di tempat yang ditentukan.
"Inilah yang sudah lama Hotman teriak-teriak dari tahun lalu, Hotman sudah teriak-teriak agar segera dibuka vaksin mandiri khususnya agar dibuka kesempatan bagi perusahaan swasta untuk mengimpor vaksin ke Indonesia," kata Hotman Paris dikutip dari Instagram resminya.
Hotman juga menjelaskan bahwa negara butuh uang untuk mengatasi pandemi Covid19. Untuk itu, salah satu cara yang bisa dilakukan yakni membiarkan perusahaan swasta mengimpor semua jenis vaksin dan biarkan masyarakat bebas untuk menentukan vaksin yang dimau.
"Berikan kesempatan kepada perusahaan swasta untuk mengimpor semua jenis vaksin dan biarkan masyarakat bebas untuk menentukan vaksin mana yang dia mau. Ini akan mengurangi beban keuangan negara," tuturnya.
Lebih lanjut, dengan adanya program vaksin berbayar ini, Hotman meminta agar masyarakat untuk segera divaksin Covid-19. Kepada pemerintah, ia berharap agar program ini bisa tersedia di seluruh apotek/klinik, tidak hanya di Kimia Farma.
Di sisi lain, Ekonom Senior Faisal Basri justru mengkritik keras kebijakan vaksinasi berbayar ini. Ia menilai, hal tersebut merupakan tindakan biadab karena membiarkan BUMN berbisnis.
"Rakyat disuruh gotong royong, untuk mempercepat herd immunity, BUMN dibiarkan bisnis, ini kan biadab. Apalagi kata paling pantas untuk itu," kata Faisal.
Baca Juga : Ini Kiat Fraksi Golkar Kabupaten Banyuwangi Dukung PPKM Darurat
Faisal juga menuturkan, pasokan vaksin saat ini sangat terbatas. Sementara, banyak orang yang membutuhkan vaksin. "Vaksin pasokannya terbatas, kalau seluruh rakyat Indonesia sudah divaksin oleh pemerintah secara gratis, ada yang vaksinasi 3 kali ya silakan barulah bisa ditangani secara bisnis," cetusnya.
Selain itu, Faisal meminta untuk kegiatan vaksinasi ini perlu dipercepat dengan menambah tempat pelayanan vaksin. Ia sendiri tak sepakat jika vaksinasi berbayar disebut sebagai cara untuk mempercepat vaksinasi.
Bahkan, Faisal mengatakan jika vaksinasi ini akan melukai perasaan masyarakat yang tidak mampu. Sebab, orang kaya bisa mendapat vaksin lebih cepat.
Padahal, vaksinasi seharusnya diberikan berdasarkan prioritas. Senada dengan Faisal, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan program vaksinasi berbayar tidak etis dan harus ditolak. Apalagi itu dilakukan di tengah pandemi Covid-19.
"Vaksin berbayar tidak etis di tengah pandemi yang sedang mengganas. Oleh karena itu, vaksin berbayar harus ditolak," katanya dalam keterangan tertulis.
Kebijakan ini dinilainya hanya akan membuat masyarakat bingung dan malas untuk melakukan vaksinasi Covid-19.
"Yang digratiskan saja masih banyak yang malas (tidak mau), apalagi vaksin berbayar dan juga membingungkan masyarakat, mengapa ada vaksin berbayar dan ada vaksin gratis. Dari sisi komunikasi publik sangat jelek," tuturnya.
Vaksin berbayar juga dinilai dapat menimbulkan ketidakpercayaan kepada masyarakat. Bisa saja orang jadi berpandangan jika yang berbayar ini kualitasnya lebih baik dan yang gratis lebih buruk.
Kemeskes Beri Penjelasan
Terkait hal ini, jubir vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan seiring lonjakan kasus yang terjadi saat ini, Kemenkes memperoleh banyak masukan dari masyarakat untuk mempercepat vaksinasi melalui jalur individu. "Vaksinasi Gotong Royong individu sifatnya hanya sebagai salah satu opsi untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi," jelas Nadia.
Ia juga menjelaskan bahwa dari sisi pelaksanaan, vaksinasi gotong royong individu tidak akan mengganggu vaksinasi program pemerintah. Lantaran mulai dari jenis vaksin, fasilitas kesehatan, dan tenaga kesehatannya akan berbeda.
Vaksin gotong royong ini, lanjut Nadia, tidak wajib dan tidak akan menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh vaksin gratis melalui program vaksinasi pemerintah.
Untuk diketahui, vaksinasi Gotong Royong individu akan menggunakan vaksin merek Sinopharm. Sementara vaksin pemerintah akan menggunakan vaksin merek Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax.
